Ini Hasil Uji Publik 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura di Dua Distrik

By Redaksi 27 Apr 2021, 02:42:48 WIB POLITIK
Ini Hasil Uji Publik 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura di Dua Distrik

Keterangan Gambar : Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannis Hikoyabi. (Foto : Fadil/Potret.co)


Sentani, Potret.co - DPRD Kabupaten Jayapura menggelar uji publik terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif selama dua hari (23-24 April 2021) di Distrik Depapre dan Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura.

Uji publik tersebut melibatkan tokoh masyarakat dan stakeholder sebagai pemberi masukan atau pendapat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannis Hikoyabi, mengatakan, 3 Raperda yang diuji itu adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Petikemas Depapre, Raperda tentang Pelayanan Pemeriksaan Hewan Ternak, Produk Asal Ternak dan Lalu Lintas Ternak, serta Raperda tentang Perkebunan Kelapa Sawit.

Tiga raperda tersebut diuji di hadapan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta pemangku kebijakan terkait dengan Raperda tersebut. Nantinya ketiga raperda itu akan disahkan dalam waktu dekat ini.

Yohannis menambahkan, uji publik dilakukan untuk mendengarkan pendapat masyarakat terhadap raperda yang saat ini dalam tahap penyusunan di DPRD Kabupaten Jayapura.

"Hari Jumat (23/4) lalu itu kita lakukan uji publik di Distrik Depapre, mengenai raperda tentang penyelenggaraan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Petikemas Depapre dan raperda tentang pelayanan pemeriksaan hewan ternak, produk asal ternak dan lalu lintas ternak. Kami sudah lakukan uji publik raperda tersebut, dan masyarakat sudah menerima itu dengan baik agar bisa menjadi acuan sebagai Perda di Kabupaten Jayapura," jelas Yohannis, Senin (26/4/2021).

"Kemudian keesokan harinya kami lakukan uji publik di Distrik Unurum Guay, terkait Raperda tentang Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam uji publik tersebut, banyak hal-hal yang masih terganjal contohnya mengenai hak ulayat yang belum sampai kepada pihak perusahaan yang masuk mengelola perkebunan kelapa sawit disitu. Nantinya yang diinginkan oleh masyarakat seperti apa akan dituangkan Raperda itu," lanjut Yohannis.

Menurutnya, raperda yang disusun tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini hak ulayat masyarakat adat setempat.

"Kami sudah sinkronkan dengan tetua adat saat uji publik tersebut. Banyak yang mereka sampaikan kepada kami. Jadi raperda ini selain dapat menyelamatkan pihak perusahaan, terutama juga dapat menyelamatkan pihak adat,” imbuhnya.

“Karena selama ini perusahaan masuk tidak pernah melihat hak masyarakat adat. Istilahnya perputaran uang bukan di kota, tetapi uang mereka ada di kampung. Dengan raperda ini dapat menciptakan atau memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat di wilayah Nawa," tandas Yohannis.

Hasil uji publik selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan di tingkat Pansus kembali. Kemudian, di konsultasikan ulang ke pihak ketiga dan rapat paripurna bersama pihak Pemkab Jayapura guna disahkan dalam paripurna Non APBD I tahun 2021. (dil)

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video