Umat Islam Papua Aksi Damai Dukung Proses Hukum JUT

By Admin 05 Mar 2019, 18:40:59 WIB DAERAH
Umat Islam Papua Aksi Damai Dukung Proses Hukum JUT

Keterangan Gambar : Umat Islam Papua Aksi Damai Dukung Proses Hukum JUT


Potret.co, Jayapura - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua bersama komponen Ummat Islam Papua melakukan aksi damai di halaman Kantor DPR Papua, Selasa (5/3/2019/.

Aksi yang turut diikuti puluhan mahasiswa cipayung dan Ormas Islam ini menuntut penegakan Hukum terhadap kasus intoleran Jafar Umar Tholib yang saat ini tengah diproses Polda Papua.

Ketua MUI Provinsi Papua, KH. Syaiful Islam Al Payage dalam orasinya didampingi Ketua Forum Koordinasi Umat Beragama (Fkub) Provinsi Papua pdt. Lipius Biniluk menyebut Papua harus tetap dijaga sebagai tanah yang damai, tidak ada gerakan terorisme dan intoleran atas nama agama apapun.

"Kemarin (Senin, Red) saudara-saudara kita dari Persatuan Gereja di Papua telah menyampaikan aspirasi terkait hal yang sama, dan hari ini kita lakukan serupa untuk menguatkan. Tujuan kita Papua harus damai, dan tidak ada gerakan intoleran mengatasnamakan agama apapun," kata KH Payage didepan para Legislatif DPR Papua.

Ditegaskan, sikap intoleran yang dilakukan Jafar Umar Talib dan Pengikutnya pada kasus Koya Barat beberapa waktu lalu bisa mencabik. Kerukunan antar umat beragama di Papua. 

"Kita semua akan rugi apabila ada kejadian peristiwa yang tidak kita harapkan. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, Kepolisian Polda Papua untuk mengeluarkan Ja'far Umar Thalib dari Tanah Papua,"tegasnya.

 

BACA JUGA : 

 

Menurutnya, dengan adanya Jafar Umar Talib yang merupakan mantan pemimpin Laskar Jihad Indonesia ini sangat meresahkan. 

"Kedatangan beliau meresahkan seluruh umat di Tanah Papua. Maka dengan niat baik agar Ja'far Umar Thalib harus kembali ke daerahnya, karena jika disini akan melahirkan radikalisme baru di Papua,"ucapnya. 

Pihaknya meminta,  DPR Papua mengawal kasus ini hingga di tingkat pusat. Termasuk pihak Polda Papua harus mengusut tuntas kasus tersebut.

"DPR Papua harus follow up terus jangan hanya berhenti di Tanah Papua kalau bisa sampai di Jakarta. DPR sebagai wakil rakyat wajib menyampaikan aspirasi ini ke pimpinan karena urgent. Kepada Kapolda Papua untuk mengusut tuntas kasus di Koya Barat, itu adalah kriminal murni bukan atas nama agama,"ucapnya.

Pihaknya juga meminta pihak Persatuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) untuk tidak ragu kepada umat islam. Umat islam di Papua akan mendukung penuh perdamaian di Tanah Papua.

Sementara, tokoh Islam Papua, Thaha Al Hamid menegaskan jika Papua tidak boleh seperti kasus Ambon dan Poso. Papua adalah tanah damai. Papua tidak boleh berada pada jurang kehancuran atas perang saudara. Papua bukan medan jihad.

"Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Kita bersama sepakat untuk mengawal kasus ini diproses sesuai penegakan hukum dan kita mendukung Polda Papua, DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Mulai hari ini kita kawal sehingga bisa aman,"pungkasnya.(Surya)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment