- Soal Pengajuan Anggaran Rp1,6 Triliun, Ini Penjelasan Ketua Harian PB PON XX Papua
- BPJPH Berharap Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi
- Permudah Akses MBR Miliki Rumah, REI Papua Harap Perbankan Berlakukan DP Nol Persen
- PB PON XX Papua Galang Dana untuk NTT
- DWP Kabupaten Jayapura Canangkan Hari Kartini dan Buka Puasa Bersama
- Jaringan 4G LTE Bikin Baterai Boros? Ini Faktanya
- Jabatan Sisa Satu Setengah Tahun , Bupati Jayapura Diminta Buat Gebrakan Besar
- Direktur RSUD Jayapura : Reward untuk Perubahan Paradigma Pelayanan
- 35 Kampung Dinas Diusulkan Jadi Kampung Adat
- PLN Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Masjid Bustanu Sholihin
Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani

Keterangan Gambar : Personil TNI dan Polri ketika mengamankan bandara Sentani pada saat aksi demo oleh masyarakat di 5 Kampung. Tuntun Bayar Tanah Bandara Sentani (Gultom)
Potret.Co, Sentani- Puluhan masyarakat yang tergabung didalam 5 kampung di Sentani yakni, Yoboi, Yahim, Ifar Besar, Hobong dan Sereh menggelar aksi demo didepan pintu masuk bandara Sentani. Aksi demo itu berlangsung dari pukul 06.00 wit-09.00 wit.
Kepada wartawan, Koordinator demo, Robert Ibo mengatakan, masyarakat di 5 Kampung itu melalukan demo hanya untuk menuntun Pemerintah bayar tanah Besluit seluas kurang lebih 44 hektar yang berada di Kawasan Bandara Sentani.
“Tanah yang dituntun itu, karena memang Pemerintah belum membayar tanah besluit tersebut mengingat tanah itu merupakan hak dari masyarakat adat di 5 Kampung sehingga masyarakat masih memiliki hak atas tanah itu dan atas itu juga Pemerintah belum memiliki sertifikat tanah itu sebab masyarakat adat belum memberikan surat pelepasan tanah besluit. Itulah dasar kami menuntun dalam aksi demo yang kami lakukan,” ucapnya, Selasa (16/7/2019).
Ia mengharapkan Pemerintah menyelesaikan apa yang menjadi hak-hak kami. Soal tanah di Kawasan Bandara Sentani waktu lalu pernah dibayar.
“Yang dibayar itu tanah seluas 39 hektar seharga Rp 15 Milliar ditahun 2001. Lagian tanah yang dibayarkan itu lain dengan tanah yang saat ini kami tuntun dibayar, ” harapnya.
Soal dasar tuntunan bayar tanah besluit seluas kurang lebih 44 hektar, Ia menjelaskan, sesuai perjanjian antara masyarakat adat dengan Pemerintah pada tahun 2001.
“Adat dengan Pemerintah sudah sepakat inkar membayar tanah itu termasuk nominal harga tanah tersebut,” jelasnya.
Ia minta agar Pemerintah membayar tanah itu sebab bila tidak dibayar maka masyarakat akan datang terus sehingga pembayaran itu harus segera direalisasi secepatnya. Pada demo tadi disepakati akan dilakukan dialog dalam minggu ini. Harapan itu teralisasi sebab bila tidak maka kami akan datang kembali pada tanggal 23 Juli 2019 mendatang.
Sementara itu, Kapolres Jayapura, AKBP Viktor Dean Mackbon mengatakan, demo itu tak lain terkait persoalan lama dalam hal tuntunan pembayaran tanah di Bandara Sentani. Untuk itu, tak dipungkiri memang Pemerintah sudah bekerja namun agar teralisasi membutuhkan proses dan waktu.
Kapolres mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personil untuk memberikan pengamanan terhadap masyarakat adat tersebut. Selama demo berlangsung tidak ada gangguan operasional di Bandara.
“Saya tadi sampaikan kepada mereka agar tidak lagi melakukan aksi demo sebab apa yang menjadi keinginan masyarakat itu tentunya akan difasilitasi dengan pertemuan beberapa waktu lalu tentunya setelah Kabandara berada di Tempat,” katanya.
Ditempat sama dikatakan, kepala bidang pelayanan dan kerjasama Bandara Sentani, Sigit Pramono mengatakan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam aksi demo itu akan segera dilaporkan kepada Kabandara.
“Aspirasi masyarakat tadi adalah untuk difasilitasi pertemuan bersama dengan Kabandara. Nanti semua stake holder akan kita undang. Harapan jangan sampai pelayanan bagi masyarakat terganggu ,” katanya.
Ia mengklaim bahwa, persoalan bayar tanah itu bukan tidak diselesaikan namun masih berproses. Lagian menyelesaikan ini cukup sulit sebab kami terus berkoordinasi dengan bagian hukum.( vito)
Berita Terkait
- Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit0
- Rp 38 Miliar Dana Hibah dan Bansos di Keerom Diduga Dikorupsi0
- Peradi Siap Bantu Warga Gugat PLN0
- Sambil Berdagang, Pasutri Jualan Sabu di Serui 0
- Ratusan Bibit Ganja dari PNG Nyaris Lolos ke Jayapura0
- KKR Penting Dibentuk Untuk Seriusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua0
- Polda Tangani 43 Kasus Penyalahgunaan Dana APBD di Papua 0
- Penyelesaian Kasus Curanmor di Papua Menurun Tajam0
- Inilah 10 Aksi Teror KKB di Papua Sejak Awal 2019 3
- 27 Bintara Remaja Ditugaskan ke Wilayah Rawan Gangguan KKB0
Berita Populer
- Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
- PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
- Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
- PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
- Diduga Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino, Pastor John Jonga : Usut Tuntas , Jangan Main - main
- Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
- Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
- Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
- Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
- Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim