




- Palapa Ring Timur Hapus Kesenjangan Internet di Indonesia
- Aksi Vandalisme Palapa Ring Timur Terus Terjadi, PTT Harap Dukungan Keamanan
- 100 Jurnalis Papua Dibekali Ilmu Peliputan PON XX
- Wali Kota : Vaksin Covid-19 Diberikan Secara Bertahap
- RS Ramela Terima Bantuan dari Mega Grup dan Lions Club Port Numbay
- KONI Papua Kumpulkan Pengurus dan Pelatih Cabor Beladiri, Ini yang Dibahas
- Rencana Pemkot Jayapura Menata Kembali Eks Pasar Ampera
- Ratusan Mahasiswa di Papua dan Maluku Ikuti Webinar IndonesiaNEXT 2020
- Bank Syariah Indonesia Diharapkan Jadi Fasilitator Ekosistem Ekonomi Syariah
- Bank Syariah Indonesia Bantu Mempercepat Multiplier Effect Ekonomi Nasional
Tokoh Pegunungan dan Pesisir Tegaskan Papua Butuh Otsus

Keterangan Gambar : para tokoh adat saat memberikan keterangan pers
Jayapura, Potret.Co - Para tokoh Papua baik dari wilayah pengunungan maupun wilayah pesisir sepakat akan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi mengatakan selaku orang tua melihat bahwa di wilayah pegunungan dengan belasan kabupaten masih banyak ketertinggalan sehingga butuh sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan oleh pemerintah.
"Kami inginkan pembangunan yang setara, sama dengan daerah lainnya karena sauadara kami di gunung masih ada yang tertinggal, 14 atau 16 kabupaten di gunung itu perlu dimekarkan jadi provinsi Pegunungan Tengah Papua agar bisa membangun disegala bidang," kata Hubi di Kota Jayapura yang didampingi Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch, bersama Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila.
Hubi mengatakan jika ada pihak yang sengaja mengembangkan isu atau wacana tolak Otsus, hal itu merupakan hal yang salah karena yang terjadi hingga kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum memakai pakaian.
"Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah, jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan hal itu belum terjadi, inikan aneh jika ada yang menolak," kata Hubi
Senada itu, ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch mengatakan bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001.
"Otsus yang diberikan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Contoh keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika.
"Kemudian dikirim Afrika, Cina, hingga Jepang dan sejumlah negara di Asia. Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara seperti pembangunan enam bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani," katanya.
Bahkan, kata dia, jalan transPapua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya.
"Yang saya ikuti diberbagai media bahwa hingga kini, jalan transPapua yang sudah beraspal sepanjang 743 KM dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah dan terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok," ujarnya.
Ia menambhakan, melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, maka kami sebagai tokoh masyarakat adat Papua dari daerah daerah pesisir dan pegunungan mendukung pelaksanaan Otsus yang selama ini telah berjalan.
“Mendorong perintah pusat untuk tetap melakukan evaluasi penerapannya sehingga manfaat yang selama ini telah dirasakan dapat ditingkatkan lagi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat papua, sehingga akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," kata Boas. (Ash)
Berita Terkait
- Tokoh Perwakilan 4 Wilayah Adat Papua Sepakat Otsus Diaudit dan Dilanjutkan0
- Todat Keerom : Otsus Lanjut Dan Salurkan Ke OAP0
- RDP Berbau Makar, Langkah Kapolres Sudah Tepat0
- Tak Libatkan Muslim Papua, RDP dinilai Tak Faktual0
- HKN Ke-56 Di Papua digelar Sederhana Dengan Virtual0
- Sentil Tikus Berdasi, Ini Aspirasi Pendemo ke MRP Terkait Otsus Papua0
- Kisruh Tanah Bersaudara, DAP Akan Panggil Pengacara0
- Empat Pria Dibekuk Petugas Gabungan0
- Stadion Utama PON XX Diusulkan Pakai Nama Gubernur Papua, Ini Kata Tokoh Sentani0
- Papua Muda Inspiratif Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar0
Berita Populer
- Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
- PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
- Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
- PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
- Diduga Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino, Pastor John Jonga : Usut Tuntas , Jangan Main - main
- Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
- Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
- Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
- Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
- Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim