Tokoh Gereja dan Pemuda Papua Tepis Isu Penolakan Otsus, Ini Hasil Diskusinya

By Admin 12 Okt 2020, 21:13:11 WIB POLITIK
Tokoh Gereja dan Pemuda Papua Tepis Isu Penolakan Otsus, Ini Hasil Diskusinya

Keterangan Gambar : Tokoh agama dan pemuda Papua gelar diskusi 20 tahun keberadaan Otsus Papua, Senin (12/10) di Hotel Horison



Jayapura, Potret.Co - DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua menggelar diskusi terkait isu kegagalan dan penolakan dana Otsus Papua.

Dengan menghadirkan narasumber tokoh Agama Kristen Papua dan Tokoh Pemuda, hasil diskusi tersebut menepis penolakan Otsus bagi masyarakat Papua dan kegagalannya.


Para tokoh yang hadir dalam diskusi diantaranya Tokoh Gereja Kristen Injil (GKI) di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Persatuan Gereja-gereja Papua (PGGP), Persatuan Gereja Gereja kab. Jayapura (PGGJ) dan Gerakan Pemuda Papua (Gapura), Pemuda Katolik dan HMI Kota Jayapura.

Beberapa poin  hasil diskusi, pertama, peserta diskusi sepakat Otsus Papua berlanjut, selanjutnya perlu ada badan khsusus yang mengelola dana Otsus, melakukan evaluasi terhadap dana Otsus dan meminta pertanggungjawaban kepala daerah terkait pengunaan dana Otsus Papua.

Pendeta Alberth Yoku, S.Th mengatakan, Otsus sejatinya adalah berkat yang diberikan kepada Orang Asli Papua (OAP). Pelaksanaan Otsus yang telah berumur 20 tahun perlu dievaluasi untuk perbaikan. 


"Kenapa jika berkat mesti ditolak. Hanya perlu dievaluasi, dimana kurang-kurangnya. Supaya rakyat juga tahu itu dana Otsus digunakan untuk apa-apa saja. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah se tanah adat Tabi dan Seireri," kata Pendeta Alberth.

Pria yang menjabat Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura kepada para kelompok yang menuding Otsus gagal, untuk turut hadir dalam berbagai forum yang membahas Otsus. 


"Jangan tidak pernah mengikuti forum, lalu menyimpulkan sendiri Otsus itu gagal,” ucapnya.

Ia menilai keberadaan dana Otsus telah dirasakan masyarakat. Akan tetapi pemerintah daerah setempat tidak dijelaskan penggunaanya kepada masyarakat. Termasuk keterwakilan di Majelis Rakyat Papua dan 14 Kursi DPR Papua perwakilan adat.


"Sebetulnya sudah ada keterwakilan MRP dan 14 Kursi adat di DPR Papua, tambah lagi dana Otsus yang untuk pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur itu sudah turun lewat pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah lah yang harus jelaskan, seperti untuk jembatan di kampung, untuk kasih sekolah sarjana di Jogja atau diluar negeri, itu semua pakai Otsus. Jadi pemerintah harus jelaskan. Ini makanya perlu evaluasi seperti yang dilakukan Tabi dan Seireri," jelasnya.


Sementara Ketua Gapura, Jack Puraro dengan tegas mengatakan bahwa yang berteriak menolak Otsus hanya segelintir orang, tidak mewakili suara masyarakat Papua. Selain itu, ia meminta pengunaan dana Otsus harus di evaluasi.

“Negara harus meminta  pertanggungjawaban pengunaan dana Otsus. Orang Papua sendiri yang memiskinkan orang Papua," ucapnya.

“Pemerintah sudah memberikan kewenangan dan dana itu untuk dikelola sendiri. Jadi penggunaannya untuk apa dan buktinya apa harus ada. Pemerintah harus tegas dan cepat menindak semua kejahatan penyalahgunaan dana Otsus," Tegas Jack

Hal senada disampaikan Pendeta MPA Mauri, S.Th, Ketua Tiga Persekutuan Gereja Gereja Papua meminta semua pihak jujur atas penggunaan dana Otsus, selanjutnya bersyukur atas berkat yang diberikan kepada tanah Papua.

“Kalau kita tidak jujur, maka kehancuran yang akan datang. Selanjutnya adalah kita harus berfikir untuk kemakmuran dan generasi Papua mendatang," ucapnya. (Ash/min) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video