Tiga Pernyataan Keluarga Pendeta Yeremia Zanambani, Salah Satunya Tolak Otopsi

By Syahriah 10 Nov 2020, 16:37:08 WIB HUKUM
Tiga Pernyataan Keluarga Pendeta Yeremia Zanambani, Salah Satunya Tolak Otopsi

Keterangan Gambar : Pendeta Yeremia Zanambani. (Foto : Wartakotalive.com)


Jayapura, Potret.co -  Keluarga dari Almarhum Pendeta Yeremia Zanambani yang diwakili oleh anak kandungnya, Rode Zanambani menyampaikan tiga pernyataan terkait kasus kematian ayahanda tercinta.

Tiga pernyataan tersebut yakni, pertama,  menolak proses hukum perkara pembunuhan ayahanda dilakukan di Pengadilan Militer, kedua, menolak dilakukan otopsi terhadap jenasah ayahanda dan ketiga agar proses hukum perkara pembunuhan ayahanda dapat dilakukan di pengadilan HAM.

"Supaya perkara ini dapat diperiksa secara seadil-adilnya dan pelaku dapat diproses setimpal dengan perbuatannya dan memberikan rasa keadilan bagi kami," ucap Rode Zanambani dikutip dari Pasificpos.com, Selasa (10/11/2/2020).

Pendeta Yeremia Zanambani merupakan korban kekerasan aparat TNI di Kabupaten Intan Jaya,

Menurut Rode, Pendeta Yeremia Zanambani telah dibunuh oleh anggota TNI di di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, pada tanggal 19 September 2020.

"Ayah kami sebelum meninggal telah mengatakan kepada ibu kami bahwa ia ditembak oleh anggota TNI yang telah lama kami kenal dan dekat dengan kami, pengakuan ayah kami ini benar-benar kami yakini bahwa pelaku pembunuhan ayah kami adalah Anggota TNI," ujar Rode.

Dia mengatakan, telah banyak tim pencari kebenaran telah bertemu. Serta pihak keluarga telah menyampaikan semua informasi tentang peristiwa pembunuhan secara benar.

"Kami juga telah menyampaikan harapan-harapan kami kepada pihak-pihak dimaksud agar kasus ini dapat diungkap secara adil," ujarnya

Lebih lanjut Rode mengatakan bahwa pihak keluarga  telah mendapat informasi  penyelidikan perkara pembunuhan Pendeta Yeremia telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua dan dalam waktu dekat perkara ini akan dilimpahkan ke POMDAM untuk selanjutnya akan diproses dalam peradilan militer untuk disidangkan.

"Kami sangat tidak sepakat jika proses hukum perkara pembunuhan ayah kami ini dilakukan di peradilan militer, karena kami tidak menyakini peradilan militer dapat mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya serta memberikan keadilan bagi kami," ucapnya.

"Kami telah melihat banyak pengalaman proses peradilan militer atas kasus-kasus lain di Papua tidak memberikan keadilan bagi para korban. Kami tidak mau mengalami praktek buruk  yg sama seperti kasus kasus sebelumnya ini," lanjut dia.

Saat ini keluarga juga menolak pelaksanaan otopsi.

"Tentang otopsi ini keluarga tidak sepakat, karena sebenarnya dengan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta barang bukti yg ada sudah bisa diungkap pelakunya  tanpa harus otopsi," tandasnya.

"Selain itu otopsi terhadap jenazah ayah kami sangat bertentangan dengan budaya kami. Jika otopsi dilakukan akan terjadi hal buruk pada kami, dan ini tentunya akan menambah beban kami lagi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Independen Kemanusiaan (TIK) untuk Intan Jaya mengungkap temuan terbaru terkait kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, pada 19 September 2020.

Tim ini terdiri sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis HAM di Papua. Diantaranya Pendeta Dora Balubun, aktivis dan jurnalis Viktor Mambor, dan aktivis HAM Haris Azhar.

Tim mencatat setidaknya ada rentetan peristiwa yang terjadi di Distrik Hitadipa, baik berupa baku tembak antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kekerasan terhadap warga sipil Hitadipa hingga perampasan ruang hidup masyarakat setempat.

"Dan itu terjadi selama setahun terakhir," kata Haris Azhar, Kamis (29/10/2020).

Lebih jauh Haris mengatakan eskalasi kekerasan dimulai dari peristiwa penembakan terhadap 3 tukang ojek pada 2019. Lalu terjadi lagi penembakan terhadap 2 anggota TNI AD oleh TPNPB, pada 17 Desember 2019.

Dia melanjutkan ada sejumlah kematian diduga akibat pembunuhan di luar jalur hukum (arbitrary killings) oleh aparat. Diantaranya pada 26 Januari 2020, Alex Kobogau, seorang warga sipil meninggal karena diduga karena tembakan TNI.

Ada juga kekerasan terus berlanjut pada 20 Februari 2020 di mana dua warga sipil lainnya yakni Kayus Sani (51 tahun), kepala suku Yoparu dan Melki Tipagau (11 tahun), siswa kelas VI SD YPPK Bilogai, Sugapa meninggal diduga tertembak oleh TNI.

"Rentetan peristiwa ini menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang tidak hanya menimbulkan korban dari aparat dan kombatan, tetapi lebih banyak berasal dari masyarakat sipil bahkan beberapa adalah anak-anak," imbuh Haris.

Tim juga merilis kronologi detail bagaimana Pendeta Yeremia tertembak pada 19 September silam. Berdasarkan keterangan saksi dan keluarga, Pendeta Yeremia sempat menyebut bahwa penembaknya merupakan anggota TNI bernama Alpius, yang diakui merupakan anggota yang sering ia bantu dan dianggap sebagai anak.

Pendeta Yeremia, adalah mantan Ketua Klasis GKII Hitadipa Intan Jaya; sampai saat meninggal Pendeta adalah Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Theologia di Hitadipa sekaligus penasihat GKII Wilayah 3 Papua di Hitadipa Intan Jaya Pendeta rutin memberikan pelayanan di dua wilayah Janambu dan Bulapa.

Pendeta dikenal sebagai orang yang memiliki prinsip dan tegas, salah satunya ketika mencari dua anak asal Hitadipa yang hilang sejak 21 April 2020.

Keterlibatan aparat dalam pembunuhan Pendeta Yeremia dikuatkan temuan tim gabungan pencari fakta bentukan pemerintah. Saat ini proses hukum disebut tengah berlangsung.







 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video