Sawit Watch: Kedua Capres Tak Punya Solusi di sektor sawit
Solusi konflik agraria audit perijinan semua perkebunan sawit

By Admin 18 Feb 2019, 20:04:25 WIB NASIONAL
Sawit Watch: Kedua Capres Tak Punya Solusi di sektor sawit

Keterangan Gambar : bpdp.or.id (foto: istimewa)


 

Potret.co, Jayapura - Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menyatakan bahwa penyampaian gagasan kedua calon presiden di sektor sawit masih sangat jauh dari upaya penyelesaian persoalan-persoalan di perkebunan sawit. Ia menilai dari hasil debat Pilpres tampaknya kedua calon masih belum berani mengambil langkah-langkah konkret upaya perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

“Kedua pasangan calon juga tidak sama sekali berbicara mengenai perbaikan kondisi buruh perkebunan sawit. Karena  temuan kami sekitar 3 jt buruh yang bekerja tanpa perikatan kerja yang jelas serta status yang tidak permanen,” papar Inda Fatinaware melalui pers rilisnya, Senin 18 Februari 2019

Ia menuturkan dalam debat berkembang wacana peningkatan program B20 menjadi B100. Jika program ini benar terealisasi, maka akan berdampak pada peningkatan kebutuhan produksi biodiesel sebagi bahan baku untuk memenuhi program tersebut.

Di satu sisi, ini merupakan hal yang baik untuk meningkatkan penyerapan CPO dalam negeri dan sebagai salah satu langkah dalam mengurangi ketergantungan ekspor CPO. Namun di sisi lain, jangan sampai target pemerintah dalam memenuhi program B100 akan berdampak pada ekspansi perkebunan sawit yang semakin luas.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa produksi CPO Indonesia saat ini masih sangat rendah." Ucapnya

Data Sawit Watch menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit Indonesia saat ini telah mencapai 22,2 jt ha. Namun produksi CPO hanya 3-4 ton/ha/thn, padahal skala penelitian bisa mencapai 7-8 ton ha/thn. Jika ini tidak diawasi bisa saja ekspansi perkebunan sawit semakin massive untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.

“Seharusnya pemerintah lebih fokus dalam mengoptimalkan kebun-kebun  yang sudah ada serta memberdayakan petani agar produksinya lebih meningkat,"


Maryo Saputra, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch mengatakan penegakan hukum bagi perusahaan  pelaku kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah sudah mulai sedikit tegas menghadapi para aktor perusahaan pembakar hutan dan lahan, terbukti dengan sebesar Rp. 18,9 Triliyun angka ganti rugi yang harus dibayarkan oleh beberapa perusahaan sebagai akibat dari membakar hutan dan lahan.

Namun proses pembayaran ini belum juga dilakukan oleh perusahaan. Jadi perlu kerjasama antara pemerintah dan pengadilan sebagai eksekutor untuk hal ini. Selain itu langkah tegas lain yang perlu diambil adalah dengan mencabut ijin secara keseluruhan bagi perusahaan yang sudah terbukti secara sah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Lebih lanjut Maryo menambahkan, dalam debat juga tidak muncul terkait dengan proses penanganan konflik agraria di perkebunan. Sawit Watch sudah mengadukan 8 konflik di perkebunan kelapa sawit kepada Direktorat Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan update apapun dari konflik yang kami adukan.

Hal ini penting, karena ketika tidak ada proses penyelesaian yang jelas dari pemerintah terkait dengan konflik agrarian di perkebunan kelapa sawit, sangat dimungkinkan sekali ambisi untuk mencapai B100 akan dipenuhi dengan konflik pertanahan kedepannya.

“Menyelesaikan konflik agraria di perkebunan kelapa sawit, melakukan audit perijinan kepada semua perkebunan kelapa sawit, melakukan intensifikasi merupakan syarat mutlak yang perlu dijalankan oleh pemerintahan baru kedepannya.” tegasnya. (Sham)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment