Rp 268 Miliar Lebih Anggaran Pilkada di Papua Belum Cair

By Admin 11 Jul 2020, 12:06:33 WIB POLITIK
Rp 268 Miliar Lebih Anggaran Pilkada di Papua Belum Cair

Keterangan Gambar : Rakor Pelaksanaan Pilkada 2020. Foto: Mas



Jayapura, Potret.co – Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah segera mencairkan anggaran Pilkada serentak di Papua. 


Dari total Rp 428, 961 miliar anggaran Pilkada di Papua, baru Rp 214,033 miliar yang telah dicairkan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sementara Rp 268 miliar lebih anggaran belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah.


 “Ini 15 Juli sudah mau main, saya minta kalau bisa Senin sudah 100 persen,” pinta Tito dalam rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak yang berlangsung di Swisbel Hotel Jayapura, Jumat (10/7/2020).


Menurut Tito, pencairan itu dilakukan guna kelancaran para penyelenggara Pilkada dalam menyelenggarakan setiap tahapannya. Mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan.


Terlebih, pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dimulai 15 Juli. Pemutakhiran akan dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.


“Kita ingin agar KPU, Bawaslu, aparat keamanan, ini 3 komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul, gerakannya maksimal, untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran, biaya. Oleh karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi, terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHD-nya segera cairkan,” tekannya.


Tito menyayangkan daerah yang belum mencairkan anggaran Pilkada, padahal memiliki ruang fiskal yang cukup. Berdasarkan catatan Kemendagri, Kabupaten Keerom baru mencairkan NPHD untuk KPUD setempat sebesar 32,50 persen.


Sementara Kabupaten Yalimo pencairan NPHD untuk KPUD telah mencapai 99,73 persen, Bawaslu 45 persen dan aparat keamanan masih 0 persen. Untuk Kabupaten Supiori, pencairan NPHD KPUD baru mencapai 73,33 persen, sedangkan Bawaslu 87,50 persen, dan aparat keamanan 57,14 persen. 


Untuk Kabupaten Nabire sendiri, pencairan NPHD KPUD baru mencapai 43,24 persen, Bawaslu 50,00 persen, dan aparat keamanan 50,00 persen. Sementara pencairan NPHD KPUD di Kabupaten Waropen baru terealisasi 40,00 persen, Bawaslu 56,00 persen, dan aparat keamanan 0 persen. 


“Supiori dan Boven Digoel lumayan tinggi, yang sudah oke itu Merauke, Supiori, kemudian Nabire, Keerom, (dan) yang agak memprihatikan itu Kabupaten Waropen. Tolong dipenuhi, saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin, saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire, Mamberamo Raya,” tuturnya. (mas)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment