Rektor Uncen Jayapura Diduga Menghalangi Pendemo untuk Sampaikan Aspirasi

By Admin 29 Okt 2020, 13:31:27 WIB POLITIK
Rektor Uncen Jayapura Diduga Menghalangi Pendemo untuk Sampaikan Aspirasi

Keterangan Gambar : Rektor Uncen Jayapura,Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST.MT. (Foto : Papuabangkit.com)


Jayapura, Potret.co -  Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan, Timiles Yikwa menyatakan bahwa Rektor Uncen Jayapura diduga ikut menghalang-halangi serta pembubaran paksa terkait rencana mahasiswa untuk melakukan aksi demo damai Tolak Otonomi Khusus (Otsus) jilid II ke Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Selasa (27/10/2020).

Timiles Yikwa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari salah satu mahasiwa, jika pembubaran paksa itu atas perintah Rektor Uncen Jayapura.

Rektor Uncen Jayapura diduga telah memberi perintah kepada aparat keamanan dalam hal ini tim gabungan TNI/Polri untuk membubarkan para mahasiswa tersebut.

Ironisnya, kata Timiles, tim gabungan TNI/Polri bahkan menggunakan pendekatan militer dalam menghadang massa demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga ada beberapa massa yang terkena gas air mata, bahkan salah satu mahasiswa Uncen bernama Matias Soo mengalami luka tembak saat ikut demonstrasi.

"Walaupun komisi terkait dan pimpiman kami sudah angkat bicara soal insiden ini, tapi sebagai mitra, kami dari Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan sangat kecewa dan kesal atas tindakan Rektor Uncen yang telah memerintahkan aparat keamanan untuk membubarkan paksa massa demostran itu sebelum mereka sempat menyampaikan aspirasinya ke MRP," ujar Timiles dikutip dari Pasificpos.com, Kamis (29/10/2020).

"Tindakan Rektor Uncen itu sudah salah, seharusnya adik-adik mahasiswa ini diberi kesempatan dan berikan ruang untuk menyampaikan pendapat karena itu sudah dijamin dalam Undang - Undang Nomor 9 tahun 1998, tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan umum," lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Timiles menegaskan bahwa berada di negara demokrasi siapa saja bisa menyampaikan pendapat. Menurutnya, kritikan hal biasa dalam menjalankan roda
pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi.

"Jangan memasung hak pendapat mereka. Aplagi pihak keamanan tugasnya hanya memfasilitasi serta mengawal massa demonstrasi atau adik-adik mahasiswa ini untuk menyampaikan pendapat termasuk menyampaikan aspirasi mereka hingga selesai dan aman," jelasnya.

Timiles mengatakan tindakan Rektor Uncen Jayapura dan aparat keamanan pada pengamanan demonstrasi lalu harus dievaluasi.

“Jadi sebenarnya sikap dari pak Rektor ini sangat tidak terpuji. Dia melawan aturan. Kenapa saya katakan dia melawan aturan, karena sudah bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara ini. Dimana setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum," imbuhnya.

Timiles mengatakan, akan memanggil Rektor Uncen Jayapura terkait situasi Selasa lalu.

Klarifikasi Rektor Uncen Jayapura

Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST.MT memberikan klarifikasi atas pernyataan  anggota DPR Papua (DPRP) terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang digelar pada Selasa (27/10/2020).

Berikut klarifikasi Rektor Uncen Jayapura dikutip dari Pasificpos.com :

Sehubungan dengan beredarnya berita yang dipublish oleh salah satu oknum anggota DPRP bahwa, Rektor Uncen bertanggung jawab terhadap insiden demonstrasi yang terjadi pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 yang disiarkan di salah satu media online.

Ketika kita menerima laporan atau informasi tentang suatu peristiwa, maka sebaiknya kita mengklarifikasi terlebih dahulu terhadap berita tersebut. Kalau kita langsung sebarkan ke publik tanpa mengklarifikasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Yang seharusnya bertanggung jawab terhadap insiden tersebut adalah pihak-pihak yang merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan aksi demonstrasi tersebut. Jangan orang lain yang melakukan aksi demonstrasi, lalu menuduh orang lain yang harus bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat dalam UU No. 9 Tahun 2008 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Jadi tidak ada peraturan perundangan yang mengatur bahwa penyampaian pendapat boleh dilakukan dengan memalang kampus, menghentikan aktivitas perkuliahan, mengusir dosen dan mahasiswa yang sedang kuliah keluar dari dalam kelas, dan menghentikan semua aktivitas akademik dan kegiatan administrasi di dalam kampus.

"Kita semua harus bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa melakukan aksi pemalangan kampus dan menghentikan seluruh kegiatan akademik di kampus adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan di berbagai negara di dunia juga sering melakukan demonstrasi mahasiswa, tetapi mereka tidak pernah melakukan aksi palang kampus. Demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh anarkis.

Selanjutnya, perlu kami klarifikasi pernyataan oknum anggota DPRP yang menyatakan bahwa Rektor Uncen memerintahkan aparat untuk membubarkan demonstrasi, maka perlu kami jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa Rektor tidak memiliki wewenang untuk perintah  aparat yang bertugas di lapangan.

Rektor hanya bisa perintah dosen, pegawai dan mahasiswa saja. Jadi, kalau ada oknum anggota DPRP yang mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya dikonfirmasi dulu kepada pihak-pihak yang terkait.

Berkaitan dengan aksi penolakan Otsus yang disampaikan mahasiswa, perlu kami jelaskan bahwa, demonstrasi penolakan Otsus ini sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan penyataan sikap tentang penolakan Otsus ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua serta kepada DPRP dan MRP.

Jadi kalau ingin  mengetahui perkembangan dari pernyataan sikap yang sudah disampaikan tersebut, maka dapat  langsung menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Papua, atau  DPRP dan MRP. Tidak perlu melakukan demonstrasi tentang hal  yang sama berulang-ulang.

Universitas Cenderawasih hanya melakukan kajian akademik dan evaluasi terhadap kegiatan implementasi pelaksanaan Otonomi Khusus. Kajian akademik dan evaluasi itu  mengenai empat bidang   pembangunan yaitu Bidang  Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur, apakah  semua  itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak;  serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dalam sektor-sektor yang lain dalam era Otonomi Khusus.

Sedangkan terkait  revisi pasal-pasal atau norma-norma dalam Undang-Undang Otsus, hal itu  bukan merupakan kewenangan Uncen.

Otonomi khusus adalah sebuah Undang-Undang, maka level kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat dan DPR RI, dan usul perubahan atau usul revisi terhadap UU Otsus ini,  dapat disampaikan melalui DPRP dan MRP kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI,  sesuai dengan amanat Pasal 77 UU  Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video