RDP Berbau Makar, Langkah Kapolres Sudah Tepat

By Admin 20 Nov 2020, 20:46:03 WIB POLITIK
RDP Berbau Makar, Langkah Kapolres Sudah Tepat

Keterangan Gambar : Peserta RDP saat dimintai keterangan atas bukti awal dugaan makar, senin 18/11 (ist)


 

Jayapura, Potret.co - Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay menyatakan langkah Kapolres Merauke mengamankan peserta rapat dengar pendapat (RDP) sudah tepat. Karena adanya upaya makar dan upaya memutus mata rantai pandemii Covid.

“Langkah kapolres Merauke sangat tepat, karena tindakan yang diambil dalam rangka menjaga sitkamtibmas apalagi sampai saat ini masih dalam pandemi covid 19,” ucap Ali dalam keterangan pers diterima Potret.co, Jumat (20/11)

Sebelumnya, Polisi membubarkan kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Hotel Valentine, Kabupaten Merauke, Selasa (18/11/2020) siang.

Kapolres Merauke, AKBP Ahmad Untung Surianta, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kegiatan RDP yang mengarah kepada tindakan makar di antaranya,  Dokumen Buku Kuning Pedoman Dasar Negara Republik Federal Papua barat (NRFPB) yang dikeluarkan  oleh sekretariat NRFPB pada tanggal 19 oktober 2011 lalu.

Ia menjelaskan, barang bukti itu ditemukan, saat personil hendak melakukan penertiban protokol kesehatan.

Barang Bukti buku kuning Dasar Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu, ditemukan pemiliknya berinisial S.N yang berasal dari kabupaten Mappi dan menginap di hotel Valentine tempat peserta RDPW Animha dari perwakilan Kabupaten Mappi Menginap.

Setelah ditelesuri, ungkapnya buku kuning Dasar Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu isinya adalah, Uraian Struktur Negara NRFPB, visi dan misi NRFPB, Majelis adat NRFPB, Konstitusi NRFPB, Mata uang NRFPB, Bahasa NRFPB, Legislatif NRFPB, Lembaga Yudikatif NRFPB, Tentara Papua NRFPB, Kementrian negara NRFPB, 7 wilayah propinsi/negara bagian  dan kepala negara-negara bagian NRFPB.

“Kepolisian Merauke untuk mengamankan karena adanya bukti awal tentang tindakan melawan negara berupa mendirikan negara dalam negara,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa  ada para peserta RDP juga ditemukan ada yang reaktif virus Covid-19 sehinga jika dipaksakan pelaksanaanya akan menjadi sebuah klaster covid-19 terbaru di kabupaten Merauke‚” ucapnya. 

Ia juga menjelaskan, setelah pemeriksaan  setiap peserta juga diberikan uang sebesar satu juta rupiah sehingga menjadi sebuah pertanyaan uang apa ini.

“Dari pos anggaran MRP yang mana? Apa dibenarkan bagi-bagi uang seperti itu? Ini yang harus ditelusuri oleh kepolisian dan juga kejaksaan bila perlu KPK untuk memperdalam konstruksi anggaran di MRP. Selain itu, ada pembawaan uang Rp 3 miliar perlu dicek pihak terkait,” ucapnya. (Ash/Min)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video