Perbaikan Materi Gugatan Pasal Makar diterima, Negara Federal Apresiasi MK

By Admin 08 Jan 2020, 19:29:41 WIB POLITIK
Perbaikan Materi Gugatan Pasal Makar diterima, Negara Federal Apresiasi MK

Keterangan Gambar : Presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut di dampingi penasehat Hukum Jimmy Monim


Potret.co, Jayapura - Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut mengungkapkan bahwa pihak MK telah menerima poin-poin perbaikan Materi terhadap gugatan pasal makar.

 

“Saya sampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi RI yang sudah menerima kami dari mulai pendaftaran sampai dengan sidang pertama dan sidang hari ini karena yang kami ragukan ternyata tidak seperti itu Mahkamah masih bisa mengakomodir,"  kata Forkorus Yaboisembut, ditemui di Abepura, Rabu 8 Januari 2020.

 

Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan perbaikan seperti permintaan majelis hakim.

 

"Yang diminta oleh majelis hakim kepada saya sebagai subjek hukum atau prinsipal itu kami sampaikan poin - poin apa yang diperbaiki," kata Forkorus

 

Beberapa perbaikan kata Forkorus, yaknii menambah UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional terhadap status hukum kebangsaan papua ditinjau dari UUD Republik Indonesia tahun 1945. 

 

"Yang lalu disampaikan hanya UU KUHP untuk diuji terhadap UUD. Dalam perbaikan kami tambah lagi satu yaitu UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional," jelasnya.

 

Selain itu, ada catatan yang menjadi masukan pihak menjelis. Akan tetapi maklumat mantan kapolda Papua tertanggal 1 September 2019 tidak dihilangkan.

 

"Hari ini sidang kedua dengan agenda menyampaikan perbaikan. poin - poin mana saja yang diperbaiki. Poin - poin ini yang kami perbaiki sesuai dengan permintaan KUHP mungkin tidak seluruhnya tapi yang kami anggap itu sebagai substansi atau legal standing. Dari saya sebagai subjek hukum tetap bertahan di situ," katanya. 

 

Sementara itu Jimmy Monim Penasehat Hukum Negara Federal Republik Papua Barat mengatakan persidangan kali ini dengan jadwal menyampaikan perbaikan - perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi di jadwal yang lalu. 

 

“Kami sudah menyampaikan apa yang kami ubah dan apa yang kami tambah. Dan apa yang mereka minta untuk kami harus hilangkan. Tapi tidak mengurangi esensi dari materi. Pada prinsipnya kami tetap pada prinsip materi awal," ucapnya.

 

Menurut dia, dalam konteks menguji KUHP dan UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Beliau dalam legal standing sebagai pimpinan suatu bangsa yang disebut bangsa papua. 

 

"Saya pikir secara konstitusi punya pijakan hukum dalam artian muqaddimah. Muqaddimah UUD alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa," katanya.

 

Kalau ditelusuri lebih jauh sebenarnya UU Otsus pun mengakui itu BAB 1 pasal 1 Huruf T tentang depenisi orang asli papua. Orang asli papua adalah rumpun ras melanesia.

 

"Rumpun ras inikan menunjukkan suatu bangsa kalau dikaitkan dengan muqaddimah klop di situ. Makanya beliau hadir sebagai pimpinan bangsa," ujarnya. (Surya/Min)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video