Peran OJK dalam Menjaga Perekonomian Papua di Masa Pandemi

By Syahriah 21 Nov 2020, 20:11:13 WIB ARTIKEL
Peran OJK dalam Menjaga Perekonomian Papua di Masa Pandemi

Keterangan Gambar : Transaksi keuangan di salah satu bank di Kota Jayapura, Papua. (Foto : Syahriah)


Jayapura, Potret.co – Wabah virus corona disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia termasuk di Papua sejak Maret lalu memberi dampak yang cukup besar terhadap perekonomian tanah air.

Pembatasan sosial sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang telah diterapkan sejak akhir triwulan I (Maret 2020) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada dibatasinya aktivitas jasa transportasi dan jam operasional berbagai aktivitas perekonomian lainnya salah satunya di industri jasa keuangan (IJK).

Menyikapi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang memberikan tekanan pada berbagai sektor baik formal maupun informal, OJK mengeluarkan kebijakan Countercyclical sebagai stimulus perekonomian nasional melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Melalui peraturan tersebut, OJK memberikan relaksasi bagi perbankan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap kredit debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan plafon paling banyak Rp10 miliar, yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya karena terdampak dari penyebaran Covid-19.

POJK tersebut memberikan kesempatan kepada perbankan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk UMKM.

OJK mencatat sektor jasa keuangan di Papua masih dalam kondisi stabil di tengah pandemi Covid-19, meski kinerja perusahaan pembiayaan mengalami perlambatan. Hingga triwulan II tahun 2020, total pembiayaan turun 1,23 persen atau menjadi sebesar Rp1,290 miliar.

Realisasi kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam rangka pemulihan ekonomi di Papua pada posisi Juli 2020 diberikan kepada 12.565 debitur dengan baki debet Rp545,2 miliar.

Sementara, realisasi kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Papua pada posisi Juli 2020 sudah diberikan kepada 32.944 debitur perbankan dengan baki debet mencapai Rp5,63 triliun.
Total 45.509 debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan telah mendapatkan relaksasi dengan baki debet Rp6.178 triliun.

Sementara itu, selama semester satu tahun 2020, pertumbuhan kredit perbankan di Papua sebesar 6,46 persen dengan penyaluran kredit sebesar Rp30,01 triliun.

Pertumbuhan kredit bank umum di Papua lebih baik dari pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 1,49 persen secara year on year (yoy).

Meningkatnya pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan membaiknya rasio non performing loan (NPL) gross di Papua dari 3,06 persen pada 31 Juni 2019 menjadi 2,79 persen pada 31 Juni 2020.
Dana Pihak Ketiga (DPK) secara yoy juga mengalami peningkatan menjadi Rp43,439 triliun atau tumbuh sebesar 2,6 persen. Namun demikian, aset perbankan pada posisi Juni 2020 mengalami kontraksi menjadi Rp71,121 triliun atau turun 0,40 persen.

Industri Pasar Modal di Papua juga meningkat bahkan melampaui pencapaian nasional. Terlihat dari pertumbuhan jumlah investor yang sudah mencapai 14.766 investor atau tumbuh 51,52 persen secara yoy, lebih baik dari pertumbuhan investor nasional yang sebesar 49,73 persen secara yoy.

Begitu juga nilai penempatan investasi saham di Papua meningkat menjadi Rp467,83 miliar atau tumbuh 17,79 persen, berbanding terbalik dengan nilai penempatan investasi saham nasional yang turun sebesar 12,54 persen.

Profil risiko sektor jasa keuangan secara umum terkelola dengan baik, likuiditas tergolong baik dan memiliki daya tahan baik menghadapi masa pandemi. Masyarakat di Papua telah memanfaatkan layanan digital dalam penggunaan produk keuangan.

 

Sinergi Bersama Stakeholder

 

Masih dalam menjaga perekonomian dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Papua, OJK melakukan sinergi dengan sejumlah stakeholder yaitu Bank Indonesia Papua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.

Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan  OJK dalam mengawal optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama stakeholder tersebut pada Oktober lalu yang diinisiasi oleh DJPb.

OJK mencatat realisasi penyaluran KUR di Papua hingga Oktober 2020 sebesar Rp936,3 miliar kepada 22.163 debitur. Dan penyaluran kredit UMi sebesar Rp7,89 miliar kepada 20.448 debitur.

Selain kerjasama tersebut, OJK juga dilibatkan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan khususnya yang terkait dengan industri keuangan dan perekonomian di Papua.

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Papua, Rochmat Basuki menyampaikan bahwa MoU telah dilakukan pada 27 Oktober 2020, tetapi telah dirintis sejak Februari lalu.

Rochmat menyebut bahwa DJPb melihat sejumlah stakeholder memiliki beberapa program yang tujuannya sama salah satunya penyaluran kredit bagi  UMKM.

“Selama ini Kementerian Keuangan punya program sendiri untuk UMKM, begitupun OJK dan BI, supaya lebih optimal dan tidak tumpang tindih, kita melakukan MoU agar bisa bergerak bersama,” ucap Rochmat, Selasa (17/11/2020).

Meski penyaluran KUR dan UMi di Papua masih bagus, tetapi secara nasional masih sangat kecil. Rochmat menyebut, penyaluran KUR di Papua masih 0,5 persen dari nasional dan penyaluran UMi baru mencapai 0,02 persen.

“Penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp140 triliun, di Papua baru Rp1 triliun, sementara, penyaluran kredit UMi secara nasional sekitar Rp8 triliun, di Papua hanya Rp2 miliar, jadi masih sangat kecil penyalurannya,” kata Rochmat.

DJPb berharap kerjasama yang telah dilakukan dapat meningkatkan jumlah penyaluran KUR dan UMi lantaran pihaknya menilai bahwa potensi penyaluran masih sangat besar.

“Dengan menyalurkan kredit UMi otomatis ada efek domino secara bisnis, mereka mendapatkan keuntungan, tapi secara kesejahteraan, mereka akan mendidik masyarakat Papua terutama yang baru merintis usaha. Jadi secara otomatis akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Papua, dan anggaran Pemda lebih efisien, ini yang kami inginkan dari MoU tersebut,” tandasnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat merespon positif MoU tersebut.

Tindaklanjut dari MoU tersebut, kata Laduani, adalah membentuk Tim Percepatan Pengembangan UMKM, IKM dan Koperasi.

“Beberapa waktu lalu kami melakukan rapat dengan salah satu bank BUMN, dari hasil rapat ini diketahui bahwa sisa dana masih 30 persen yang belum terserap untuk penyaluran kredit bagi UMKM, makanya MoU dengan sejumlah instansi tersebut kita harapkan penyerapan dana KUR dan UMi lebih maksimal,” ucap Laduani, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, ada 6 hal utama yang didorong terkait optimalisasi penyaluran kredit di Papua. Pertama, Go Skill untuk meningkatkan ketrampilan, kedua, Go Modal, mobilisasi modal harus dilakukan baik dari pemerintah, maupun dari lembaga keuangan.

“Hal ketiga yang kita dorong adalah Go Inovasi Teknologi, karena produksi tidak efisien tanpa teknologi, keempat, Go Retail. Mengapa go retail?, karena banyak produksi UMKM dari Papua belum maksimal masuk ke pasar retail nasional,” jelasnya.

“Kelima, Go Digital dan keenam adalah Go Ekspor. Go ekspor ini target kita tak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke mancanegara,” lanjut dia.

Laduani mengatakan bahwa MoU bukan hanya kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional lantaran UMKM, IKM dan Koperasi merupakan benteng pertahanan perekonomian Indonesia.

“Kementerian terkait telah menginstruksikan ke daerah untuk segera menyatukan UMKM, IKM dan Koperasi. Tugas koperasi adalah ekspor, karena ekspor akan memperkuat ekonomi lokal kita, baik ekspor kita ke daerah lain maupun ke mancanegara. Ini kepentinngan kekuatan nasional yang harus kita bangun,” imbuhnya. (Syahriah)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video