Penyidikan Dugaan Gratifikasi Bupati Waropen Ditunda Karena Pilkada

By Admin 22 Jul 2020, 18:40:55 WIB HUKUM
Penyidikan Dugaan Gratifikasi Bupati Waropen Ditunda Karena Pilkada

Keterangan Gambar : Kajati Papua Nikolaus Kondomo menjelaskan penundaan penyidikan dugaan gratifikasi bupati waropen. Foto: Mas



Jayapura, Potret.co - Kejaksaan Tinggi Papua menunda proses penyidikan dugaan gratifikasi sebesar Rp 19 Miliar yang menyeret Bupati Waropen, Yeremias Bisay. Penundaan ini menyusul pesta demokrasi Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2020.


Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo kepada wartawan menegaskan penundaan penyidikan menyusul adanya instruksi Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada Serentak. 


“Dalam poin ke-3 Instruksi Jaksa Agung berbunyi, penundaan penyidikan dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi  berlaku terhadap calon kepala daerah yang ikut serta dalam konstentasi Pilkada sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah sampai dengan pelantikan dan selesai rangkaian tahapan pemilu selesai,” tuturnya, Rabu (22/7/2020).


Menurut Nikolaus, Kejaksaan harus tetap bersikap profesional dalam menangani setiap perkara kasus korupsi. Misalnya menghindari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pilkada memanfaatkan kejaksaan.


 “Kejaksaan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk maju (Pilkada). Dia (calon) tahu bahwa dia tidak kuat, bagaimana caranya, melaporkan ke kejaksaan, kemudian menekan kejaksaan melakukan penyidikan untuk memuluskan kepentingan orang-orang tertentu, makanya kejaksaan harus professional,” tegasnya.


Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Bupati Waropen, Yeremias Bisay sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Rp19 miliar. Dugaan gratifikasi ini terjadi saat yang bersangkutan menjabat Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015.


Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya menyebut, pemberi gratifikasi kepada Bupati Waropen memiliki profesi berbeda. Gratifikasi diberikan secara tunai dan transfer antar rekening bank.


“Latar belakang profesinya ada pengusaha hingga anggota dewan dengan jumlah yang cukup banyak dan berulang-ulang. Gratifikasi ini diterima selama 10 tahun dengan total mencapai Rp19 miliar,” beber mantan Kajari Merauke ini beberapa waktu lalu. (mas)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video