Pemprov Papua Benahi Tata Niaga Komoditas Pangan

By Admin 22 Mei 2020, 08:26:19 WIB EKONOMI
Pemprov Papua Benahi Tata Niaga Komoditas Pangan

Keterangan Gambar : Kepala Disperindagkopnaker Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay.


Jayapura, Potret.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan melakukan pembenahan terhadap tata niaga komoditas pangan sebagai upaya untuk menekan disparitas (perbedaan) harga yang cukup tinggi dengan wilayah di luar Papua maupun di dalam Papua.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Disperindagkopnaker) Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Papua PD Irian Bhakti akan mengurusi tata niaga komoditas pangan yang didatangkan dari luar Papua.
 
Menurut Laduani, perusahaan daerah tersebut akan mendatangkan komoditas pangan untuk menstabilkan harga terutama pada momen hari raya keagamaan. 

“Misalnya harga telur ayam atau komoditas pangan lainnya mengalami kenaikan di pasaran, maka perusahaan tersebut mendatangkan dari luar dan dilepas ke masyarakat dengan harga dibawah pasaran, tujuannya agar harga kembali stabil,” terang Laduani, Kamis (21/5/2020).

Laduani mengatakan bahwa selama ini masyarakat di Papua terbiasa dengan harga komoditas pangan yang mahal lantaran biaya transportasi tinggi untuk mengangkut komoditas dari luar Papua. 

“Kenyataannya tidak seperti itu, yang terjadi adalah distributor dan pengecer bermain harga untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan biaya angkut barang dari luar Papua mahal, padahal alur distribusinya tidak efisien, makanya ini kita benahi semua,”tegas Laduani. 

Dia mengatakan, yang terjadi saat ini adalah mekanisme pasar yang bersaing tidak sempurna, karena bersifat oligopoli bahkan monopoli lantaran jumlah distributor yang ada di Papua sangat terbatas.

"Seperti yang menangani cabai itu hanya dua pengusaha. Kemudian harga beras di wilayah pegunungan di Papua yang mencapai Rp40 ribu per kilogram, sementara di wilayah Jayapura hanya Rp9.000 per kilogram," kata Laduani.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov Papua melalui Disperindagkopnaker akan meningkatkan jumlah distributor agar menciptakan persaingan yang sempurna.

Laduani juga mengingatkan kepada pengusaha agar tidak memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

“Dengan adanya wabah Covid-19 ini baru kita sadari bahwa ternyata harga komoditas di Papua tidak normal setelah kita menganalisa secara mendalam bekerjasama dengan tim Bank Indonesia, makanya ini kita tangani kedepan lebih baik,” ucapnya.

Laduani menambahkan, dengan adanya otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua, Pemprov ingin menjaga seluruh masyarakat agar tidak merasakan harga komoditas yang mahal. 

Lebih lanjut, jika perbedaan harga bisa ditekan antara daerah produksi dan konsumtif, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Bahkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,” imbuhnya. (Syahriah)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment