Pemerintah Papua Memperluas Pembatasan Sosial Cegah Penyebaran Covid-19

By Admin 25 Mar 2020, 03:34:36 WIB DAERAH
Pemerintah Papua Memperluas Pembatasan Sosial Cegah Penyebaran Covid-19

Keterangan Gambar : Gubernur Papua, Lukas Enembe saat diwawancara.


Jayapura, Potret.co – Pemerintah Provinsi Papua melakukan rapat bersama  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Bupati dan Walikota dan seluruh stakeholder di Papua untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Papua, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Selasa (24/3/2020).

 

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan Pemerintah daerah tidak akan melakukan lockdown terkait pencegahan penyebaran Covid-19, hanya memperluas pembatasan sosial.

 

Sesuai Surat Pernyataan Gubernur Papua Status pencegahan dan penanganan Covid-19 Provinsi Papua Nomor 440/3234/SET tanggal 17 Maret 2020 adalah Siaga Darurat dimulai tanggal 17 Maret hingga 17 April 2020. Dalam hal terjadi peningkatan status orang atau pasien positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam jumlah yang signifikan selama masa siaga darurat, maka Gubernur Papua akan menaikkan status atau level menjadi Tanggap Darurat.

 

Memperluas pembatasan sosial dimaksud adalah menerapkan strategi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan corona virus disease 2019 atau Covid-19 dengan cara  mengimbau kepada seluruh penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) untuk memilih waktu berada lebih lama di rumah atau tempat tinggal masing – masing dengan melakukan social distancing.

 

Membatasi diri untuk tidak melakukan pertemuan atau perjumpaan dengan orang atau keluarga atau rekan, tidak menghadiri atau mengikuti pertemuan yang tidak penting dan menjaga jarak dalam berkomunikasi.

 

Melakukan karantina atas inisiatif sendiri dan atau pembatasan pergerakan penduduk. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi dan kabupaten serta kota.

 

Melakukan karantina atas inisiatif sendiri dan atau pembatasan pergerakan penduduk secara tegas dan konkrit.
Petugas kesehatan melakukan penerapan 3T (Trace, Test dan Treat) atau lacak, periksa dan pengobatan, khususnya didaerah terpapar, pembatasan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Papua.

 

Penutupan penerbangan dan pelayaran kapal penumpang di pintu-pintu masuk wilayah Papua, yaitu Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBN), menjamin akses pengiriman logistik, sampel darah dan aspek medis lainnya termasuk tenaga medis dalam rangka penanganan pengendalian dan penanggulangan Covid-19.

 

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan insentif resiko kerja dan Alat Pelindung Diri sesuai standar kepada tenaga medis dan para medis yang terlibat langsung dalam Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19.

 

Memberlakukan waktu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan aktivitas lain secara terbatas antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 14 00, khusus pasar mama-mama Papua mulai jam 16.00 sampai dengan pukul 20.00.

 

Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Satgas/Gugus Tugas Kabupaten/Kota didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mentaati semua himbauan pemerintah untuk melaksanakan social distancing, dan apabila diperlukan dapat disertai dengan tindakan pembubaran.

 

Penghentian pergerakan penduduk lokal Papua dilakukan terutama dari dan ke wilayah Lapago, Meepago dan Animha,
membatasi berbagai bentuk kegiatan Ibadah bagi semua umat beragama yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.

 

Menghimbau kepada semua umat beragama di wilayah Provinsi Papua untuk melakukan doa dan puasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat diatas tanah Papua,


Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 dengan pembatasan sosial yang diperluas sebagaimana dimaksud mulai berlaku tanggal 26 Maret sampai dengan 9 Aprill 2020, dan akan dievaluasi untuk diambil langkah-langkah selanjutnya.

 

Setiap orang diwilayah Provinsi Papua wajib bersedia untuk melakukan test medis terkait Covid-19 untuk memastikan status medisnya, semua pihak yang terkait dan berwenang agar melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

 

Pembatasan pergerakan penduduk secara total diseluruh wilayah Papua akan dilakukan jika terjadi peningkatan PDP dan pasien positif yang signifikan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 

Melakukan pembatasan pergerakan penduduk secara total diseluruh wilayah, menetapkan RSUD Dok 2 Jayapura sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19.
 

 

Merekrut tenaga kesehatan sukarela/volunteer, memanfaatkan sarana dan prasarana umum lainnya dalam penanganan Covid-19,, menyiapkan Rumah Sakit darurat yang dilengkapi fasilitas utama dan penunjang.

 

Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 diatas harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, integratif dan masif yang melibatkan seluruh komponen Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, masyarakat (adat dan agama) serta dunia usaha, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (SDM dan Anggaran) yang tersedia.

 

Untuk menjaga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berìkut :

 

Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok strategis masyarakat melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) dibeberapa wilayah, serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan.


Meningkatkan peran BUMN dan BUMD dan pelaku usaha lainnya sebagai distributor bahan pangan strategis, melakukan sidak terhadap distributor dan pengecer barang bekerjasama dengan Satgas Pangan, menjamin keselamatan, kesehatan dan menyediakan bantuan sosial kepada pihak terdampak.

 

Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNI/POLRI bersinergi untuk memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Bupati/Walikota dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan berpedoman pada kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan alokasi pembiayaan yang cukup dan bersinergi untuk mendukung penuh upaya pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 serta penanganan dampak akibat kasus Covid-19. (Redaksi)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video