- Polres Yapen Gelar Silaturahmi bersama Masyarakat Wanampompi
- Per 13 Desember, Trigana Air Gunakan Pesawat Boeing Rute Jayapura - Wamena
- Garuda Indonesia Memberlakukan Penerbangan Tambahan Tujuan Jakarta
- Horison Grup di Papua Gelar Donor Darah untuk Kemanusiaan
- Khusus Peserta BP Jamsostek, Belanja di 10 Tempat Ini Dapat Potongan Harga Hingga 50 Persen
- BP Jamsostek Papua : Ada 253 Ribu Pekerja Mandiri Belum Terlindungi
- Kepala BI Papua : Inflasi Tahun 2020 Cenderung Meningkat
- HUT ke -42, BP Jamsostek Meningkatkan Manfaat untuk Peserta
- BI Papua Menyiapkan Uang Tunai Rp7,7 Triliun
- Tiga Hal Ini untuk Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua
Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus Nduga Dengan Baik

Keterangan Gambar : Latifa Anum Siregar
Potret. co, Jayapura - Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar menyebut dua hal yang perlu menjadi atensi di Kabupaten Nduga, yakni terkait krisis kemanusian dan siklus kekerasan.
Krisis kemunusian karena masyarakat sipil hampir seluruhnya tidak ada lagi di kampung - kampung. Mereka mengungsi ke banyak tempat termasuk di Wamena.
Dari teman - teman tim relawan bilang bahwa ada sekitar dua ribu orang dan sekitar 600 anak sekolah dan sekitar 80 orang guru yang ada di sekolah pengungsian di Wamena.
"Ini harus di tangani dengan baik. Mereka harus di berikan tempat yang layak, tetapi mereka juga diberikan waktu untuk trauma hiling mereka. Dan juga mereka dijamin pendidikannya baik muridnya dan juga gurunya dan juga status yang mengungsi ini,"katanya saat di temui usai membawakan materi dalam seminar sehari Demokrasi Dan HAM di Papua Hari Ini. di Aula Kampus USTJ, Sabtu (16/3/2019).
"Karena ini secara kemanusian mereka memang adalah pengungsi karena kehilangan tempat tinggal dan besignit mereka tidak tersedia," sambungnya.
Yang kedua terkait siklus kekerasan yang terus terjadi. kita ingin agar itu dihentikan. Pemerintah harus mencari model - model mediasi, model- model dialog yang bisa menyelesaikan masalah.
Jika aksi kekerasan terus terjadi, maka dipastikan aktivitas pemerintahan, dan lainnya lumpuh.
"Jadi dua hal ini harus diselesaikan untuk menghentikan siklus kekerasan dan juga krisis kemanusian. Pemerintah harus melihat kondisi ini," ujarnya.
Ditegaskan, persoalan Nduga bukan saja tanggung jawab dari masyarakat sipil, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan perhatian dari pemerintah daerah, Bupati, DPRP dan MRP untuk bersuara bersama - sama menangani dua hal tersebut. Dan kita semua yang merasa peduli dan prihatin dengan situasi kemanusian di Papua. (Surya)
Berita Terkait
- Banjir Bandang Hantam Sentani Kabupaten Jayapura, Beberapa Warga Jadi Korban1
- Baliho di Makam Theis dan Tempat Lainnya Siap Ditertibkan0
- Sudah 4 hari, SAR Jayapura Belum Menyerah Cari Nelayan Hilang di Sarmi0
- Pengungsi Nduga Memprihatinkan, 200 Anak Akan Ujian0
- Aktivis Soroti Dampak Perang KKB Vs TNI Polri di Nduga0
- Songsong Hari Rimbawan 2019, 2000 Bibit Dibagikan Ke Warga 0
- APK Caleg di Sentani Banyak Salahi Aturan Siap ditindak0
- Ini 15 Raperda Dibahas DPRD Kabupaten0
- Esau; Faldo Maldini, Jangan Jualan Politik Dengan Isu Referendum Papua0
- Tanggap Darurat, Pemkab Jayapura Siapkan Dana Senilai Rp 5 M0
Berita Populer
- PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
- Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
- PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
- Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
- Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
- Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
- Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
- Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
- Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim
- Masyarakat Dan Mahasiswa Papua Barat Minta Polisi Tangkap Dalang Rusuh Bawaslu RI