PCW Warning Penggunaan Dana Desa dan Otsus

By Admin 14 Sep 2019, 13:08:51 WIB DAERAH
PCW Warning Penggunaan Dana Desa dan Otsus

Keterangan Gambar : Jumpa pers PCW soal Dana Desa dan Otsus


Potret.co, Jayapura - Papua Corruption Watch (PCW) meminta pemerintah mengawasi serius penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah di Provinsi Papua. Sabtu (14/9/2019).

Hal ini direkomendasikan guna menekan angka penyelewengan dana yang sejatinya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat itu. PCW menilai, permainan anggaran saat proses perencanaan maupun saat pencairan menjadi kerawanan tindak penyelewengan anggaran APBN itu.

"Sejak dana desa itu dikucurkan oleh pusat pada tahun 2015 hingga 2018, setidaknya 141 Kepala Desa di Indonesia telah dijadikan tersangka penyelewengan dana desa, dan merugikan negara sekitar 20 Milyar, Itu artinya, ada celah yang mestinya perlu pengawasan ekstra oleh Pemerintah agar tindak penyelewengan tidak terjadi," ungkap Muhammad Rifai Darus, SH, Founder PCW.

Kondisi ini juga berlaku di wilayah Provinsi Papua. PCW melihat, potensi penyalahgunaan dana desa tersebut sangatlah besar.

"Karena di Papua berpotensi sangat besar adanya penyelewengan, maka pemerintah bisa memperbaiki sistem. Sarana dan prasarana agar dana desa  tepat sasaran. Bupati atau kepala daerah harus bisa berinovasi dalam penerapan UU Desa dengan UU Otsus Papua,"ucapnya.

Hal ini juga ditegaskan Taufik Darus, SH selaku koordinator a m Advokasi, dan Henry, W. Muabuay M, SE, selaku Koordinator Data dan Informasi. Taufik menggaris bawahi pentingnya edukasi bagi perangkat desa dalam penyerapan dana desa itu.

"Harus ada bimbingan teknis (Bimtek) bagi perangkat desa. Dan kita siap turut serta dalam pemberian pelatihan teknis, atau seminar guna memberikan pemahaman agar perangkat desa lebih berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam menggunakan dana desa itu. Ini kalau tidak dilakukan maka akan banyak penyelewengan berdalih ketidaktahuan aparatur desa,"jelasnya.

Henry, W. Muabuay M, SE menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua, yang disebut tidak lebih 20 persen yang mampu menafsirkan, Visi dan misi program prioritas Gubernur Papua.

"Nanti ada pergantian OPD, nah ini menjadi momen dimana Gubernur Papua bisa betul-betul menjaring para calon yang tidak ada catatan hukum. Pejabat yang mempu menafsirkan dengan baik implementasi Otsus Papua. Kita berikan catatan tebal kepada Dinas Pendidikan,  Pekerjaan Umum (PU) dan Kesehatan" ungkapnya.

"Kami berharap, peran serta semua pihak mengawasi penggunaan dana desa maupun Otsus Papua. Supaya Papua menjadi daerah yang minim korupsi,"sambungnya. (Min).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment