Musda I Abujapi Papua Digelar, Hamid Ambarak Terpilih Menjadi Ketua DPD Periode 2019-2024

By Admin 19 Feb 2019, 23:06:00 WIB DAERAH
Musda I Abujapi Papua Digelar, Hamid Ambarak Terpilih Menjadi Ketua DPD Periode 2019-2024

Potret.co, Jayapura – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Provinsi Papua akhirnya resmi menyelenggarakan Musyawarah Daerah I, yang dilaksanakan di Front One Hotel Kota Jayapura, pada (Sabtu 16/2) lalu.

Dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang pertama ini, Hamid Ambarak, SE secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Abujapi Provinsi Papua masa bhakti 2019-2024. Ia dilantik langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Abujapi, Budi Rianto, dan disaksikan langsung oleh Direktur Binmas Polda Papua Kombes Pol  Ricko Taruna Mauruh selaku mitra dari Abujapi.

Ketua BPP Abujapi, Budi Rianto kepada sejumlah wartawan disela Musda mengungkapkan, terbentuknya BPD Abujapi Papua ini merupakan upaya kerjasama pihaknya dengan Direktorat Binmas Polda Papua selaku mitra Abujapi,  sebagaimana di tingkat pusat maupun di seluruh daerah Indonesia. 

“Jadi skema organisasinya sama. Hal ini kita lakukan dengan bekerja sama sengan Polri sebagai mitra kerja. Melihat, jasa security telah menjadi sebuah industri di Indonesia. Dimana profesi Satpam telah menjadi etalase Indonesia. Jika kita berkunjung ke mall, kantor dan pertokoan yang pertama kali kita jumpai dan tanyakan kan satpam,” terang Budi kepada sejumlah awak media.

Dikatakan, saat ini terdapat 80 BUJP yang terdaftar sebagai anggota DPD Abujapi Papua, diantaranya 30 anggota dari BUJP lokal, dan 50 lainnya dari BUJP perluasan yang mengembangkan usahanya di Papua.  Sementara jumlah Satpam yang ada di wilayah Papua saat ini mencapai 20.000 personil. Sebagian besar terdapat di PT.Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika. 

Disinggung soal prosedur keanggotan Badan Usaha Jasa Pengaman (BUJP) bila bergabung dengan Abujapi, Budi mengatakan BUJP harus mengantongi izin operasional dari Polda di wilayah masing-masing, serta mendaftar sebagai anggota Abujapi.

“Sebuah BUJP boleh beroperasi apabila sudah memiliki surat izin operasional dari Polri, yakni dari Direktorat Binmas Polda di wilayahnya masing-masing. Persyaratannya harus memiliki kantor, personil, tenaga administrasi dan berkas lainnya, barulah dikeluarkan surat izin operasional,” jelas Budi.

Selain itu, pihak perusahaan jasa pengamanan wajib mempekerjakan satuan pengamanan yang sudah memiliki kualifikasi Satpam, minimal memiliki kemampuan dasar. Gaji Satpam yang dipekerjakan pun harus sesuai dengan UMP yang ditetapkan di daerahnya.

Direktur Binmas Polda Papua, Kombes Pol  Ricko Taruna Mauruh ketika diwawancarai secara terpisah, mendukung agenda Musda Abujapi Provinsi Papua. Langkah ini dinilai sebagai upaya DPP Abujapi untuk mendorong profesionalisme bagi setiap Satpam dalam melaksanakan tugasnya.

“Posisi Polda sendiri hanya sebagai mitra. Artinya, kita yang menyiapkan sistem, legal administrasi dari satuan pengamanan itu sendiri. Mulai dari surat izin operasi, penerbitan kartu tanda anggota, termasuk standart program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan (SDM -red) Satpam disetiap usaja jasa pengaman,” jelas Kombes Taruna seraya menegaskan bahwa Abujapi lah yang memiliki kebijakan dalam mengembangkan otoritas jasa pengamanan dalam sektor jasa pengamanan di Indonesia. (PT)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat

Siapakah Calon Presiden dan Wakil Presiden Favorit Anda ?
  Jokowi-Ma'ruf
  Prabowo-Sandiaga

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video