MEMILIH PEMIMPIN DI TAHUN POLITIK

By Admin 28 Feb 2019, 18:46:50 WIB POLITIK
MEMILIH PEMIMPIN DI TAHUN POLITIK

Keterangan Gambar : Ilustrasi Pemimpin


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr Wb

Sudah hampir enam bulan kita memasuki masa kampanye di pemilu 2019, dimana ini adalah tahun politik yang sangat kita nantikan sebagai masyarakat, bagaimana tidak di tahun politik ini hampir sebagian masyarakat indonesia berharap ada perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek sosial masyarakat, keekonomian, hukum, sampai pembangunan daerah.

Tetapi di enam bulan kampanye ini rakyat malah sangat minim informasi terkait program - program caleg, capres dan cawapres, malah kita lebih banyak disuguhi gimmick – gimmick politik di media yang dilakukan oleh elit politik sendiri yang sesungguhnya sangat merugikan diri sendiri beserta masyarakat.

Bagaimana tdk elit politik selalu mempertontonkan hal remeh temeh kepada rakyatnya sendiri selama hampir enam bulan ini dengan mempersinggungkan kalimat antara Cebong VS Kampret, Sontoloyo, Boyolali, Genduruwo, Politik kebohongan, kemudian bisa jadi imam shalat VS tidak bisa imam shalat, yang bisa ngaji VS tidak bisa ngaji, dan yang terbaru satunya bilang takut debat terus yang satunya lagi menolak debat.

Hal hal inilah yang menyebabkan rakyat bingung dan rakyat kembali malas berbicara politik, padahal seharusnya rakyat sangat menunggu kampanye yang bermutu dari para politisi utamanya capres dan cawapres.

Hampir enam bulan masa kampanye menuju 17 April 2019 para politisi utamanya dalam tulisan ini saya menyinggung capres cawapres belum memberikan informasi program yang mampu untuk meraih simpati publik, bagaimana tidak capres cawapres pun masih banyak berbicara pada kalimat kontroversional seperti di atas.

Dikubu petahana seharusnya bisa mengampanyekan hasil program kerja selama 4 tahun berkuasa beserta realisasi hasil janji kampanye di periode pertama dan juga dampak hasil program tersebut terhadap masyarakat.

Dan jangan lupa program yang mana juga akan dilanjutkan jika terpilih nanti di periode kedua, misalkan, Apakah dana desa pada periode kedua akan cair melebihi 60 T dengan estimasi satu desa 628 Juta per desa ?? atau malah berkurang dananya nanti jika terpilih lagi ??

Kemudian pada pihak Oposisi seharusnya juga mengkritik pemerintah apakah dana desa sudah tepat sasaran ?? atau malah tidak tepat sasaran ?? dan juga oposisi harus memberikan harapan apakah jika terpilih anggaran dana desa di naikkan atau cara pembiayaannya lebih diperbaiki dan tepat sasaran ??

Meskipun visi misi baik petahana (Jokowi – Maruf) maupun oposisi (Prabowo – Sandi) sudah di upload pada laman KPU,  tetapi saya yakin masih ada masyarakat yang belum paham akan visi misi capres – cawapres

Apalagi jika akses pendidikan yang dibawah rata rata terutama kalangan pemilih masyarakat menengah ke bawah, serta tak lupa juga kalangan pemilih milenial yang mencapai 40 persen dalam pemilu 2019 kali ini,  Hal inilah yang harus dilakukan kedua capres – cawapres untuk bisa mengkampanyekan program program yang bermutu agar dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

Dan juga meskipun sudah diupload visi  misi tetap saja narasi yang dikembangkan kedua kubu tidak jelas arahnya ingin dibawa kemana Indonesia selama 5 tahun kedepan. Kita pun sebagai masyarakat terutama di kalangan intelektual pun harus bisa melihat apakah selama ini petahana dan oposisi pernah membahas terkait persoalan yang sangat menyentuh lapisan masyarakat bawah ??

Contohnya mengapa tiap tahun kita harus import pangan ?? dan bagaimana cara mengatasi impor pangan yang tiap tahun merugikan petani, apakah tidak ada langkah yang konkret untuk menyudahi hal ini ??

Disisi lain pada sisi makro ekonomi apakah tidak ada cara lain untuk menyudahi Utang Negara yang per Oktober 2018 sudah membengkak sampai 5.192 T ?? bahkan dalam keterangan pers Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setiap bayi yang dilahirkan di Indonesia menanggung  Rp 13 juta per kepala, itu saja baru pada sisi mikro dan makro ekonomi, lalu bagaimana dengan yang bidang bidang yang lain ??

Contoh saja pada sisi pembangunan di Papua, apakah kedua capres - cawapres pernah membahas mendalam tentang penyelesaian kasus HAM di tanah papua ?? apakah kedua capres & cawapres pernah membahas konsep dan bentuk pembangunan masa depan di wilayah timur Indonesia terutama papua??

Meskipun Presiden Jokowi sering berkunjung ke Indonesia timur terutama ke papua, akan tetapi bagaimana cara beliau menjawab kasus HAM di tanah papua ?? yang notabene ketika 2014 berjanji untuk diselesaikan ketika sudah TERPILIH.

Kalo memang sudah dikerjakan sejauh mana progres kasus tersebut, dan sampai mana kasus tersebut dikawal ?? lain pula pada kubu 02 yaitu Prabowo Sandi sejauh mana perspektif mereka melihat masalah di wilayah timur terutama Papua ??  sejauh saya menulis dan mengamati di media kubu 02 (Prabowo - Sandi)  pun sangat menyederhanakan masalah di wilayah indonesia timur terutama masalah Papua.

Apakah kedua capres cawapres pernah membahas masa depan wilayah indonesia timur terutama Papua secara kompherensif dan tuntas ?? padahal masalah di Indonesia timur terutama Papua bukan saja masalah kesejahteraan saja, dan akses jalan trans papua semata, akan tetapi akses pemenuhan pendidikan, akses kesehatan, akses pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kesejahteraan serta ketimpangan harga dan pendapatan masyarakat per kapita dll.

Dari dua hal saja Pendidikan dan kesehatan masing - masing mempunyai  klasifikasi atau penggolongan yang sangat banyak, di pendidikan akses pemenuhan wajib belajar 12 tahun masih sangat rendah, tingkat akses literasi dan bacaan buku yang tidak banyak, penguasaan baca, tulis, menghitung yang masih tertinggal, disisi lain kesehatan ada pemenuhan gizi terhadap bayi, balita, dan anak-anak  < 6 tahun yang masih kurang,  meskipun empat tahun terakhir ada peningkatan signifikansi pertumbuhan IPM akan tetapi masih banyak masalah kesehatan di Papua, yang terbaru dan sangat memprihatinkan kita adalah kasus Gizi buruk di Asmat, dan juga masalah kasus kelaparan di seram, Maluku sangat memprihatinkan dan patut dipertanyakan kehadiran Negara dalam mencegah hal tersebut.

Ditambah lagi kasus penegakan hukum, apakah hukum kita sebagai Negara besar Negara Kesatuan sudah mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga Negara? Apalagi banyak sekali ketidakadilan yang juga jarang diliput media mainstream, mulai dari penyerobotan paksa tanah petani di kendeng hingga menyebabkan seorang petani meninggal dunia, di nabire antara suku Wate dengan dua perusahaan tambang, dan yang terbaru suku mpur-kebar di kabupaten tambrauw, Papua Barat yang memperjuangkan tanah adatnya agar tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Hal inilah yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara dikarenakan tidak ada hadirnya Negara dalam penyelesaian masalah.

Hingga pada masalah Geopolitik Global, seorang Capres dan Cawapres harus paham peta politik global baik tingkat Regional ASEAN, ASIA hingga Global (Seluruh Dunia). Sehingga dia harus punya referensi terkait pergaulan antar bangsa kedepan. Mengapa harus seperti itu?? karena kita memerlukan Presiden yang memahami eskalasi pertarungan dalam kancah global.

Mengutip pernyataan Rocky Gerung pada saat di jayapura yakni “sebagai pemimpin atau masyarakat terutama kalangan intelektual kita harus mempunyai pandangan skala burung elang yakni Bird Eye View (Penglihatan mata burung), Why ?? karena sebagai pemimpin atau masyarakat intelektual kita harus suatu masalah itu secara utuh tanpa ada sepotong – sepotong”.

Apa lagi jika melihat eskalasi Laut Cina Selatan yang semakin memanas (Laut Natuna Utara,red), sampai perang dagang antara US vs China, apa dampak dari perang dagang tersebut dan apakah akan menimbulkan eskalasi perang bersenjata di LCS dikemudian hari??

Kemudian masalah masa depan Papua yang semakin tidak jelas arah penyelesaiannya, apalagi sudah ada beberapa Negara yang jelas dan terang benderang untuk mendukung referendum Papua merdeka,  maka dari itu kita sebagai masyarakat intelektual memerlukan memilih pemimpin yang cerdas, luar dalam, mampu memahami, menganalisa situasi keadaan dalam negeri, dan luar negeri agar keutuhan NKRI tetap bisa dipertahankan.

Menuju 17 April 2019

Ketika tadi saya sudah mengurai sedikit masalah di Republik ini, maka jalan untuk menggunakan alat politicall will nya adalah Pemilu, yah pemilu pada 17 April sudah semakin dekat, dan dalam Pemilu sudah dipastikan ada debat entah Caleg maupun Capres Cawapres.

Dan juga Pemilu lah yang membuat seseorang berkuasa dan gagal berkuasa, untuk bisa mendapatkan amanah itu maka seorang kandidat pun harus mempunyai program dan beradu gagasan dengan kandidat lain, maka adu gagasan tersebut tidak bisa diuji di masyarakat luar.

Maka sudah seharusnya uji kontestasi/kandidat dilakukan di kampus terlepas dari kampus harus netral dan tak boleh berpihak tetapi sudah berkewajiban bagi siapapun calonnya jika berani ia harus menguji gagasannya di kampus.

Apalagi jika Negara memberi ruang dalam UU  kedepan  yang menyatakan bahwa setiap debat Pemilu atau Pilkada harus bertempat di kampus dan diselenggarakan secara ilmiah.

Maka Politik adu kontestasi atau uji ide dan akan semakin bermutu karena muaranya adalah mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan merasionalkan masyarakat dalam memilih Paslon. Maka dari itu saya pun sebagai pribadi sangat mendukung inisiasi yang disampaikan bang Fahri Hamzah yakni uji kontestasi kandidat itu harus diselenggarakan di kampus karena kampus merupakan forum akademisi (intelektual & Ilmiah) yang berhak menghakimi, menguji setiap ide atau gagasan secara Ilmiah, dan jika layak maka pantas  dipakai atau dipraktekan, jika tidak akan dibantai ide atau gagasannya secara ilmiah.

Kita bersama – sama  mengharapkan semua masalah yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini sudah seharusnya dijawab para kandidat Capres - Cawapres dengan ketelitian, kompherensif dan tuntas, agar jawaban tersebut dapat memberikan harapan kepada masyarakat luas bahwa sistem demokrasi yang kita anut saat ini mampu menyelesaikan masalah yang ada di Republik ini  dan dapat diselesaikan secara baik dan konstitusional.

Dan sudah seharusnya juga capres dan cawapres tidak lagi mengedepankan politik sensasional belaka akan tetapi mampu mengedepankan politik yang berdebat secara Ilmiah dan mampu menjawab tantangan sesuai zamannya, apalagi sudah kita ketahui memimpin di Abad 21 ini tidaklah mudah arus informasi yang deras, hoax yang bertebaran dimana – mana hingga kita tidak mampu memilah yang mana HOAX, dan mana yang FAKTA secara rasional.

Akhirnya menutup tulisan ini saya berharap teman – teman yang membaca tulisan ini tidak menjadi golput akan tetapi memilih Kandidat yang lebih concern terhadap masalah dan tantangan kita sebagai berbangsa dan bernegara selama lima tahun kedepan. Diakhir tulisan ini juga saya beserta teman-teman, dan masyarakat Indonesia terutama di papua wa bil khusus di jayapura mengharapkan agar Pemilu 2019 kali ini aman, tentram,damai. Siapapun yang terpilih kita harus mendukung agar Negara kita tetap kuat menghadapi tantangan yang kompleks dan semakin tidak pasti. Dan juga saya berharap Pemilu yang akan datang akan lebih bermutu serta lebih mengkampanyekan program yang dapat memberikan efek positif terhadap masyarakat luas, daripada kampanye hitam serta kalimat kalimat non substansial  yang hanya berisi kontroversial.

 

“Kalo mau panco cari orang kuat

Biar menang dapat hadiahnya

Jangan Lupa 17 April Pilih dengan akal sehat

Supaya Indonesia maju, adil, dan sejahtera”

Sekian Terima Kasih

Wabillahi taufiq Wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb

 

 

** Akbar Syahabudin Pasolo, Penulis adalah Aktivis HMI MPO Cabang Jayapura




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment