Mahasiswa Waropen Mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera Terbitkan SK pelantikan DPRD Warop

By Admin 30 Jan 2020, 10:36:51 WIB DAERAH
Mahasiswa Waropen Mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera Terbitkan SK pelantikan DPRD Warop

Keterangan Gambar : Demo Mahasiswa Waropen di lingkaran Abepura


Potret.co, Jayapura - Forum Peduli Pembangunan kawasan Waropen mendesak pemerintahProvinsi papua dalam hal ini Biro Hukum Provinsi Papua untuk menerbitkan SK peresmian atau pelantikan anggota DPRD Kabupaten Waropen masa Bakti tahun 2020 - tahun 2024.

"Kami meminta kepada pemerintah Papua dalam hal ini Biro Hukum Provisni Papua untuk kordinasi dengan Sekda sebagai salah satu pejabat tertinggi di Provinsi Papua yang hari ini dipercayakan untuk melakukan garis koordinasi untuk persiapan surat keputusan persiapan peresmian pelantikan anggota DPRD Kabupaten Waropen,"kata Yansen Kareth, kepada media ini sesaat setelah aksi demo dilingkaran Abepura, Rabu (29/1/2020).

Menurutnya, yang menjadi masalah hari ini adalah proses pelantikan anggota DPRD yang begutu lama  terhitung dari bulan November. 

"Dari bulan November sudah tidak aktif dari tanggal 14 sampai sekarang itu sudah  tiga bulan,"katanya.

Menurutnya dengan molornya pelantikan tersebut, secara otomatis menganggu egenda pemerintahan yang lain. Fungsi DPRD sangat penting bagaimana mereka memproseskan diri sebagai wakil rakayat yang harus menerima aspirasi masyarakat yang ada di kabupaten Waropen sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melihat apa yang menjadi program strategis jangka panjang kedepan untuk kabupaten waropen. 

"Bagaimana mereka mempersiapkan peleksanaan fungsi anggaran untuk menetapkan anggaran apa yang menjadi usulan dari aspirasi masyarakat waropen," ujarnya.

Menurutnya, dengan realita yang terjadi, maka dimungkinkan ada intervensi Politik yang bermain. Ada yang berkoordinasi antara pihak Kabupaten Waropen dan pihak provinsi sehingga ada upaya memperlambat proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Waropen.

"Kami melihat persoalan ini ada kepentingan bagaimana kelompok anatara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Mereka memainkan peran ini. Kedepan kabupaten waropen akan mempersiapkan diri untuk menyambut persiapan pemilihan kepala daerah," katanya.

Kami berharap Gubernur Papua harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD atau SKPD terkait. Gubernur harus melihat bagaimana kinerja bawahanya yang hari ini tidak mampu melaksanakan tugas - tugas pemerintahan mempersiapkan administrasi.

"Kami berharap biro hukum Provinsi Papua segera di ganti. DPRD segera dilantik karena mereka harus mempersiapkan pansus untuk persiapan bagaimana menetapkan anggaran untuk persiapan pemilihan kepala daerah,"katanya. 

Rando Rumaga selaku koordinator lapangan menuding adanya konspirasi yang dimainkan oleh Biro Hukum dan oknum pejabat daerah dalam memperlambat penerbitan SK pelantikan anggota DPRD Kabupaten Waropen.

"Kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk segera mengevaluasi Birokrasi yang tidak becus dan peka terhadap persoalan di daerah,"ucapnya.

Di Waropen dikatakan akan menghadapi Pilkada 2020, maka dari itu DPRD segera di lantik. Harus ada DPRD definitif tahun 2020 - 2024 Karena harus sidang APBD kemudian membentuk pansus untuk mengawal Pilkada itu.

"Jika terjadi kekososngan begini masyarakat yang jadi korban dari semua akumulasi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Papua. Perubahan SK yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk merubah hasil pleno Kabupaten Waropen atau SK peresmian DPRD telah diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019 untuk meminta kepada Kesbangpol dan Biro Hukum Provinsi Papua untuk segera merevisi SK itu,"katanya.

"Berkali- kali datang melakukan audience menanyakan hal ini kepada biro hukum tapi tidak ada respon, maka alternatif ini terakhir kami datang melakukan demo,"sambungnya.

Pihaknya mengancam akan melalukan aksi demo bersama 9 kabupaten yang sampai dengan hari ini berkasus serupa, tertahan SK nya dan belum ada penerbitan.

"Ini masalah kasian masyarakat mau sampaikan aspirasi kemana jika anggota DPRDnya tidak ada. Kami berharap hari ini ada pejabat yang bisa bertemu dengan kami dan memberikan kejelasan kepada kami," pungkasnya, (Surya).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment