Kompolnas: Polisi Papua Harus Paham UU Otsus

By Admin 23 Jul 2019, 12:51:46 WIB POLITIK
Kompolnas: Polisi Papua Harus Paham UU Otsus

Keterangan Gambar : Irjen Pol. Purn Bekto Suprapto, dalam sambutannya pada acaraPelaksanaan Undang - undang Otonomi Khusus Papua dibidang Tugas Kepolisian dan Peradilan Adat yang digelar dihotel Aston Jayapura.


Potret.co, Jayapura - Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) mengingatkan perlunya pemahaman aparat Kepolisian Polda Papua dan Papua Barat dalam implementasi Undang -Undang Otonomi Khusus Papua.

Sekretaris Kompolnas RI Irjen Pol Purn. Bekto Suprapto dalam sambutannya membuka acara seminar sehari bertema Pelaksanaan Undang - undang Otonomi Khusus Papua dibidang Tugas Kepolisian dan Peradilan Adat di Jayapura mengaku, masih banyak aparat Kepolisian yang belum memahami pelaksanaan Undang undang Otsus tersebut.

"Undang  Undang Otsus Papua dibentuk dengan dua tujuan yang harus diingat, penerapan Otsus harus menghargai kesetaraan, terus harus menghormati keragaman adat dan budaya di Papua. Nah apakah ini sudah terlaksana baik atau belum,"ucap Bekto, Selasa (23/7/2019).


Lantas, tugas Kepolisian Polda Papua dan Papua Barat dalam implementasi Otsus, beberapa hal yang harus diingat adalah adanya kekhususan kewenangan dan rentan kendali antara pimpinan atas dan kepala daerah.

"Ini harus dipahami, ada tujuh wilayah adat di Papua, dan sesuai Otsus, beberapa hal kaitannya dengan Kepolisian ada diatur dalam satu BAB, terkait Polda. Semisal adanya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang rekrutmen anggota Polri dan lainnya, ini harus dipahami,"kata Bekto.

Lainhaknya adalah, terkait keamanan. Maka akan berkordinasi dengan Gubernur, termasuk di jajaran kewilayahan, maka harus berkoordisi dengan Bupati atau Walikota. Sementara, pengangkatan Kapolda harus merujuk persetujuan Gubernur, namun tidak untuk pemberhentian, itu kewenangan Kapolri.

"Semua dituangkan dalam Undang Undang Otsus Bab Polda, ini harus dipahami, dan Anggota Kepolisian utamanya para pejabatnya harus paham,"kata Bekto.

Bekto menyebut, masih adanya kesalahan penerapan hukum di Papua dan Papua Barat yang notabene mengacu juga pada peradilan Adat.

"Jadi masih banyak juga aparat kepolisian yang mengacu pada hukum tertulis, sementara banyak juga masyarakat yang hanya menginginkan peradilan Adat. Ini perlu diingat lagi bahwa, penerapan UU Otsus harus menghargai kesetaraan, dan harus menghormati keragaman adat dan budaya di Papua, harus terjadi kesepakatan penyelesaian suatu kasus,"ucapnya.

"Peradilan Adat tidak boleh dipaksakan, saya lihat ada dipaksakan, harus ada persetujuan. Banyak peradilan Adat yang diterapkan dengan denda, tidak boleh dipaksakan,  kecuali setuju. Peradilan Adat hanya untuk masyarakat hukum adat. Diluar itu boleh, hanya dengan persetujuan," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Papua periode 2010-2011 ini juga menyinggung kekhususan saat pendidikan Bintara Polri di SPN Jayapura. Dikatakan, sesuai amanat UU Otsus, maka harusnya ada kurikulum Muatan lokal yang diberikan kepada para calon Polisi, dengan harapan kedepan para Polisi tersebut memahami adat istiadat di Papua.

"Jadi butuh tambahan waktu pendidikan dan biaya pastinya, nanti dibahas dalam seminar ini. Yang jelas para Polisi muda, di Papua hanya akan ditugaskan di Papua, sehingga mereka harus memahami adat istiadat,"ungkapnya.

Acara seminar yang turut dihadiri dua mantan Kapolda Papua lain itu, yakni Irjen Pol Purn Yonce Mende dan Irjen Pol Paulus Waterpauw. Berkumpulnya para mantan Kapolda ini juga diakui Bekto sebagai ajang reuni para punggawa Kepolisian di Polda Papua. (min).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment