Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim

By Admin 28 Agu 2019, 06:13:23 WIB HUKUM
Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim

Keterangan Gambar : Koalisi Sahabat Panji saat menggelar jumpa pers di Abepura


Potret.co, Jayapura - Putusan Pengadilan Negeri Klas IA terhadap Panji Agung Mangkunegoro, tersangka kasus UU ITE pada Pilkada Gubernur 2018 lalu dengan hukuman penjara 7 Bulan kurungan, diprotes koalisi pemuda di Jayapura.

 
Protes UU ITE ini dilontarkan pihak Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPPD), Sahabat Panji, Pemuda Sadar Papua, BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) dan beberapa organ organisasi lain yang te tergabung dalam koalisi 'Sahabat Panji'. Kasus UU ITE yang menjerat Panji dinilai berlarut, hingga putusan baru dilakukan Agustus 2019, terlebih ranah kasus Pilkada harusnya diselesaikan oleh pihak Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) saat proses Pilkada berlangsung. Bukan berlarut hingga 2019 putusan.
 
Ketua Pemuda Sadar Papua Suddin Retob dan sahabat Panji mempertanyakan soal itu.
 
"Sebetulnya siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Karena kasus ini terjadi saat Pilkada. Gakkumdu sudah disiapkan yang harusnya bisa menyelesaikan kasus Panji. Yang didalamnya lembaga berlapis dibentuk untuk menyelesaikan kasus Pilkada, termasuk Panji,"kata Retob, dalam sesi jumpa pers di Abepura, Jumat (23/8/2019) malam.
 
Dikatakan, kasus UU ITE yang menimpa Panji Agung Mangkunegoro, adalah jarang terjadi di Papua, dan harusnya menjadi pembelajaran publik Papua untuk kemudian membuat masyarakat mawas diri. Namun yang terjadi adalah membuat lelucon dan membingungkan masyarakat. Karena kasus tersebut adalah pelanggan Pilkada.
 
"Kami akan terima putusan itu. Jika sesuai dengan aturan yang berlaku, namun selang tujuh hari Pengadilan memberikan waktu untuk tersangka Panji fikir-fikir atas putusan Hakim, maka kami aktivis akan membela Panji, dan kami sepakat membuat aksi,"tegas Retob.
 
Sementara, Ketua Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPPD), Hugu Merani dalam kesempatan yang sama mengaku kecewa penerapan UU ITE pada kasus Panji Agung Mangkunegoro. Dikatakan Hugu, di Papua tidak tepat penerapan UU ITE, pasalnya, acapkali perkataan kasar di Papua dijadikan sebagai perkataan akrab sehari-hari.
 
"Tidak tepat menurut saya. UU ITE tidak pantas diberlakukan di Papua, karena budaya Papua itu budaya yang kasar. Kami menolak dengan tegas putusan kepada saudara Panji Agung Mangkunegoro," katanya.
 
Pihaknyapun mengaku akan menggelar aksi demo damai pada 15 September mendatang, sebagai bukti penolakan putusan hakim, dan dukungan terhadap Panji Agung Mangkunegoro.
 
"Kita akan aksi pada tanggal itu, dan kita akan gelar di Jayapura dan Merauke. Kita kawal kasus ini, dan mendukung Panji untuk banding atas putusan itu,"ucapnya.
 
Sementara, Franklin Wahey, sahabat Panji, menyebut kasus UU ITE itu bergulir atas laporan pihak korban yakni calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo, atas cuitan Panji Agung Mangkunegoro di Media sosial saat itu. Mestinya, sebagai calon pemimpin saat itu, tidak menanggapi berlebihan cuitan Panji.
 
"Harusnya, sebagai seorang pemimpin dikritisi itu siap saja, tidak dianggap berlebihan. Terlebih kita anggap beliau (JWW), adalah sosok pemimpin dan bapak politik Papua. Harusnya tidak ditanggapi laporan hukum,"kata Franklin.
 
Tambah lagi, sebagai calon pemimpin harus siap dengan semua resiko. Baik siap jika menang, dan siap jika Kemudian kalah. Dikatakan, seorang calon pemimpin harus memahami dinamika politik yang terjadi. Tidak serta merta menyelesaikan dengan hukum. Bagaimana jika nantinya saat menjadi pemimpin rakyat mengkritisi, apakah semua akan diproses hukum juga.
 
"Mesti siap mental. Saya fikir baiknya tidak serta merta diproses hukum, namun mengedepankan aspek persaudaraan. Karena politik itu dinamis, dan jangan anti kritik,"tandasnya. (Min).



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment