KKR Penting Dibentuk Untuk Seriusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua

By Admin 05 Jul 2019, 19:04:56 WIB DAERAH
KKR Penting Dibentuk Untuk Seriusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua

Keterangan Gambar : Rilis Komnas HAM RI dan Uncen Terkait Seminar penyelesaian pelamnggaran HAM Papua di Auditorium Uncen


Potret.co, Jayapura- Komnas HAM Republik Indonesia mendukung dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atas sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM RI Chaerul Anam saat menggelar seminar nasional bertajuk  "Mengkonstruksi upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua," bersama mahasiswa dan akademisi Universitas Cenderawasih di Auditorium Uncen, Kamis (4/7/2019).

"Kami mendukung gagasan membuat KKR berdasarkan UU otonomi khusus Papua. Yang ide KKRnya sendiri sebenarnya secara nasional juga ada batasan waktu ujungnya itu adalah semua kasus dibawah tahun 2000 memungkinkan untuk dibikin KKR," kata Chaerul Anam

Menurutnya, langkah Universitas Cenderawasih untuk mendorong prihal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua sangat baik. Hanya saja, perlu ada konsep jelas agar semua bisa tuntas sesuai harapan.

"Untuk menyempurnakan itu bisa belajar dari banyak hal dari informasi - informasi penyelesaian pelanggaran HAM dari berbagai negara. Semisal Argentina, Cili, dan juga di Indonesia sendiri yakni di Aceh,"katanya.

Dijelaskan, konsep penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kalah penting adalah adanya Rekonsiliasi dan pengakuan kebenaran atas itu, tanpa hal itu maka upaya yang dilakukan sia-sia dan masih menyisakan ketidakpuasan. Mekanisme non yudisial tidak menutup mekanisme yudisial.

"Untuk kasus- kasus yang sudah ada yang ditangani oleh Komnas HAM, kami tetap laksanakan itu sesuai dengan pelanggaran skema yudisial, walaupun ada mekanisme non yudisial KKR. KKR itu diselesaikan secara damai ada pengakuan, kebenaran, rekonsiliasi. Tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa ada pengungkapan kebenaran. Itu juga syarat mutlak,"ungkapnya.

"Saya yakin teman- teman di Uncen dan kami juga mendukung ada Komnas perwakilan papua yang nantinya bisa juga kerjasama uncen apa yang bisa dilakukan bersama. Ide ini ide menarik dan kami apresiasi karena lahir dari akademisi. Akademisi dianggap lebih dalam, lebih bijak,lebih objektif dan lebih bisa melihat kedepan kaya apa,"katanya lagi.

Direktur Instrumen HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Timbul Sinaga mengatakan, untuk Papua kita sudah lakukan di Paniai. Tim terpadu ini sudah dua kali ke Paniai dan kita sudah undang ketua FKUB Pendeta Hans ke Jakarta untuk membicarakan bagaimana penyelesaian kasus paniai.

"Tahun ini kita lanjutkan dan kita berharap kasus wamena dan wasior ada perkembangan," katanya.

Kaitan dengan seminar nasional tersebut, pihaknya berharap segera dibentuk KKR di Papua. Peran Pemerintah Daerah harus ada untuk segera terbentuknya KKR tersebut.

"Dari UU Otsus itukan diamanatkan harus melalui peraturan Presiden. Kalo kita serius dan konsen dan Pemda itu tidak sulit,"ucapnya.

Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Papua turut mensukseskan terbentuknya KKR di Papua, sehingga semua pelanggaran HAM Papua bisa terselesaikan.

"Pemprov harus dorong juga ini. Perlu dipahami dengan KKR itu kita bersama- sama pemerintah dan tim terpadu bisa segera melakukan tugasnya untuk menyelesaikan pelanggaran Ham masa lalu. Tinggal bagaimana kita Uncen ini untuk bisa segera di tindak lanjuti,"ujarnya. (Surya).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment