Kisruh Tanah Bersaudara, DAP Akan Panggil Pengacara

By Syahriah Amir 08 Nov 2020, 07:06:58 WIB KOTA JAYAPURA
Kisruh Tanah Bersaudara, DAP Akan Panggil  Pengacara

Keterangan Gambar : Jumpa pers di DAP Papua Soal sengketa tanah


Jayapura, Potret.co - Sengketa lahan milik dua bersaudara di Hamadi tepatnya dibelakang Lembaga Masyarakat Adat Engros Tobati berbuntut panjang. 

Isaac Rumsawir, salah satu pemilik lahan mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Adat Papua (DAP).

"Jadi persoalannya ini lahan ukuran 18×20 m² ini punya dua surat pelepasan adat. Saya punya dan kaka Chris Wamuar juga ada. Kita sudah beberapa kali coba untuk menyelesaikan namun tidak juga bisa selesai maka kami mengadu ke DAP,"kata Isaac, Jumat (7/10/2020).

Diakuinya, persoalan sengketa lahan tersebut juga telah dimediasi pihak Kepolisian Polsek Jayapura Utara. Namun belum mendapat jalan tengah, lahan tersebut telah dijual kepada orang lain. 

"Ini masalahnya. Urusan belum selesai tapi sudah jual ke orang lain. Malah sudah melakukan pemagaran, jadi kami tidak bisa terima, sehingga kami minta DAP membantu kami menyelesaikan,"ucapnya.

Ketua DAP, Weynand Watori mengaku akan segera memanggil semua pihak untuk mencari jalan terbaik.

"Persoalan tanah memang rumit. Namun melihat persoalan tersebut kami berencana akan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa. Termasuk pengacara sehingga terjadi keadilan kepada keduanya,"katanya.

Diakuinya, banyak persoalan sengketa lahan di Kota Jayapura, terlebih telah adanya jembatan Youtefa. Jual beli lahan marak, dan sudah tidak lagi melihat DAP soal itu.

"Ini akan menyebabkan konflik. kita sudah ikuti ada banyak sekali konflik- konflik lahan diberbagai tempat di Kota Jayapura ini. Artinya semua situasi ini terutama dengan munculnya jembatan merah ini maka ada percepatan- percepatan dan mengesampingkan hak hak adat dan aparat diperalat pihak-pihak ini. Kondisi ini harus dicari jalan keluar, nanti kita panggil semua termasuk dari kejaksaan biar terang,"ucapnya. 

"Kami DAP tentu hal hal seperti ini menjadi atensi kami. Apa yang menjadi kesepakatan rakyat Papua untuk menerima Otsus itu untuk dihormati hak-hak masyarakat adat. Namun implementasinya seperti ini. Persoalan kecil salah satunya ya soal tanah,"sambungnya.

Sementara Ferdinand Oicoseray, anggota DAP melihat persoalan tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

"Inikan masalah kakak adik, jadi baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pasti ada jalan keluar, untuk jalur hukum itu nanti saja, kalau sudah tidak bisa lagi,"katanya.

Menurutnya, persoalan jual beli lahan marak di Kota Jayapura, Legislatif atau eksekutif belum hadir melihat persoapan tersebut.

"Nanti kalau ada masalah baru ada, harusnya ada regulasi yang dibuat. Sehingga tidak ada masalah-masalah begini. DAP sebetulnya fokus pada perlindungan tanah seperti ini, tapi ya tidak ada regulasi yang jelas. Hari ini terjadi, orang beli tanah kayak beli kue saja, karena tidak ada regulasi untuk melindungi tanah adat ini,"pungkasnya. (Min).

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video