Jayapura, Potret.co - Sengketa lahan milik dua bersaudara di Hamadi tepatnya dibelakang Lembaga Masyarakat Adat Engros Tobati berbuntut panjang. 

Isaac Rumsawir, salah satu pemilik lahan mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Adat Papua (DAP).

"Jadi persoalannya ini lahan ukuran 18×20 m² ini punya dua surat pelepasan adat. Saya punya dan kaka Chris Wamuar juga ada. Kita sudah beberapa kali coba untuk menyelesaikan namun tidak juga bisa selesai maka kami mengadu ke DAP,"kata Isaac, Jumat (7/10/2020).

Diakuinya, persoalan sengketa lahan tersebut juga telah dimediasi pihak Kepolisian Polsek Jayapura Utara. Namun belum mendapat jalan tengah, lahan tersebut telah dijual kepada orang lain. 

"Ini masalahnya. Urusan belum selesai tapi sudah jual ke orang lain. Malah sudah melakukan pemagaran, jadi kami tidak bisa terima, sehingga kami minta DAP membantu kami menyelesaikan,"ucapnya.

Ketua DAP, Weynand Watori mengaku akan segera memanggil semua pihak untuk mencari jalan terbaik.

"Persoalan tanah memang rumit. Namun melihat persoalan tersebut kami berencana akan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa. Termasuk pengacara sehingga terjadi keadilan kepada keduanya,"katanya.

Diakuinya, banyak persoalan sengketa lahan di Kota Jayapura, terlebih telah adanya jembatan Youtefa. Jual beli lahan marak, dan sudah tidak lagi melihat DAP soal itu.

"Ini akan menyebabkan konflik. kita sudah ikuti ada banyak sekali konflik- konflik lahan diberbagai tempat di Kota Jayapura ini. Artinya semua situasi ini terutama dengan munculnya jembatan merah ini maka ada percepatan- percepatan dan mengesampingkan hak hak adat dan aparat diperalat pihak-pihak ini. Kondisi ini harus dicari jalan keluar, nanti kita panggil semua termasuk dari kejaksaan biar terang,"ucapnya. 

"Kami DAP tentu hal hal seperti ini menjadi atensi kami. Apa yang menjadi kesepakatan rakyat Papua untuk menerima Otsus itu untuk dihormati hak-hak masyarakat adat. Namun implementasinya seperti ini. Persoalan kecil salah satunya ya soal tanah,"sambungnya.

Sementara Ferdinand Oicoseray, anggota DAP melihat persoalan tersebut harusnya bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

"Inikan masalah kakak adik, jadi baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pasti ada jalan keluar, untuk jalur hukum itu nanti saja, kalau sudah tidak bisa lagi,"katanya.

Menurutnya, persoalan jual beli lahan marak di Kota Jayapura, Legislatif atau eksekutif belum hadir melihat persoapan tersebut.

"Nanti kalau ada masalah baru ada, harusnya ada regulasi yang dibuat. Sehingga tidak ada masalah-masalah begini. DAP sebetulnya fokus pada perlindungan tanah seperti ini, tapi ya tidak ada regulasi yang jelas. Hari ini terjadi, orang beli tanah kayak beli kue saja, karena tidak ada regulasi untuk melindungi tanah adat ini,"pungkasnya. (Min).

Berita Terkait

• Papua Muda Inspiratif Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar0
• 20 Tahun Otsus, Kelompok Kontra Diminta Stop Bawa Nama Orang Papua 0
• Tokoh Gereja dan Pemuda Papua Tepis Isu Penolakan Otsus, Ini Hasil Diskusinya 0
• Petisi Tolak Otsus, Masyarakat Diminta Tak Terpengaruh0
• Demo Jilid II, Warga Desak Bupati Keerom Soal Ini0
• Otsus Tak berjilid tapi Terus Berlangsung Untuk Papua2
• Tak Ada Kata Berakhir, Ali Kabiay Sebut Otsus Tetap Lanjut0
• Bupati Wilayah Ini, Ajak Masyarakat Mensyukuri Nikmat Otsus0
• Puluhan Warga Sere Gelar Upacara HUT ke-75 Tahun di Pendopo Theys Eluay0
• Gaungkan Nada Miring, Penikmat Otsus Dinilai Tak Cerminkan Sikap Orang Papua0

Berita Populer

• Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
• PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
• Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
• PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
• Diduga Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino, Pastor John Jonga : Usut Tuntas , Jangan Main - main
• Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
• Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
• Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
• Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
• Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim