Kayu Asal Papua Tertahan di Surabaya dan Makassar, dapat Perhatian Anggota DPR RI

By Admin 16 Feb 2019, 20:56:57 WIB EKONOMI
Kayu Asal Papua Tertahan di Surabaya dan Makassar, dapat Perhatian Anggota DPR RI

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPR RI bertemu para pelaku industri kayu, Masyarakat Adat, Dewan Adat, di Kota Jayapura. (foto: Suriadi)


 

Potret, Co, Jayapura - Sebanyak 384 Kontainer kayu asal Papua yang di tahan di Surabaya dan Makssar mendapat perhatian serius dari komisi IV anggota DPR RI.

Hal itu disampaikan saat kunker Reses Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dengan agenda bertemu para pelaku industri kayu, Masyarakat Adat, Dewan Adat dan stake holder lainnya, dalam rangka menyahuti masalah kehutanan dan menyerap aspirasi masyarakat untuk Menghadirkan Solusi Konkrit.

"Kehadiran kami disini untuk melihat Industri kayu yang ada di tanah Papua, mereka mau ada sebuah keadilan dalam hal pengelolahan hutan adat sehingga ini ada jalan keluar dan Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk segera mengeluarkan norma dan standarisasi dan aturan supaya kayu- kayu yang keluar dari tanah papua ini tidak dianggap sebagai kayu - kayu ilegal," kata Dr. Michael Wattimena, SE.MM, Wakil ketua komisi IV DPR RI, Jumat (15/2/2019) di Jayapura.

Dikatakan, Karena begitu besar konsesi yang diberikan kepada HPH, sementara kalo dibandingkan dengan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu ibarat langit dan bumi. HPH bisa menguasai 5 juta sekian sementara masyarakat adat hanya 78ribu sekian. Sementara hutan yang dikelolah oleh mereka dibilang bahwa ini adalah kayu ilegal maka ini kita harus kita akan pertimbangkan lagi untuk diteruskan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendapatkan jalan keluarnya. Sehingga kayu- kayu yang disita selama empat episode dengan jumlah kontainer 384 jumlahnya ini ada jalan keluar. Kenapa ? karena masyarakat juga belum mendapatkan bagian dari pada kayu yang disita itu.

"ini harus ada jalan keluar supaya ada win- win solusion masyarakat adat juga tidak dikorbankan dalam kondisi yang sementara ini kita liat secara bersama dan ini kita teruskan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk di carikan jalan keluarnya,"katanya.

Yang pasti bahwa pada saat kami melakukan tinjauhan terhadap 384 kontainer kayu yang dimaksud, memang itu ketua satuan tugas penyelamatan sumber daya alam mengatakan bahwa memang kayu- kayu ini tidak memiliki dokumen yang jelas sehingga, sehingga karena tidak bisa dibuktikan maka ini disita.

Harapan kedepan mungkin dokumen - dokumen yang tadi disebutkan itu juga bagian yang di persoalkan oleh teman- teman adat. Dimana belum ada regulasi yang bisa menjembatani itu sehingga ini dikatakan ilegal. Padahal ini sebenarnya tidak ilegal tetapi ini sebenarnya soal regulasi yang belum terjembatani, terpasilitasi dengan baik.

"makanya kami dengan pak Sulaiman yang punya dapil papua ini setelah kunjungan ini kami akan menyampaikan hasil kunjungan ini kepada kementian lingkungan hidup dan kehutanan untuk dicari jalan keluar dan ditindaklanjuti ehingga masyarakat adat ini tidak dikorbankan,"katanya.

Sementara itu, anggota DPR RI H. Sulaiman L. Hamzah mengatakan,dengan pertemuan ini saya memahami benar tentang kesulitan masyarakat untuk memasarkan hasilnya, saya tau betul apa yang mereka butuhkan. Sebagai legal aspek untuk bisa mengelolah hutan adatnya sendiri.

"saya kira setelah pertemuan ini kami akan segera mengundang kementrian dan dirjen Gakum yang bertanggung jawab untuk ini sehingga kita bisa segera mungkin menyelesaikan persoalanya," katanya.

Dikatakan,Patut dicurigai kalo itu memang dokumen itu tidak sempurna dari sini. karena secara legal seluruh dokumen itu akan ditelusuri, mulai dari sumber kayu sampai ke industri, industri kemudian di kirim ke pasar luar, itu sebetulnya yang di sisir.

"Maka kehadiran hari ini sebetulnya saya mengharapkan dokumen yang sudah disiapka oleh perusahaan itu mestinya selengkap mungkin agar kami bisa bawa sehingga persoalan tidak harus lama menunggu,"ujarnya. (Surya)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment