Ini Penjelasan BPJamsostek dan Taspen Terkait Program JKK dan JKM Non ASN

By Admin 18 Jan 2020, 20:08:57 WIB DAERAH
Ini Penjelasan BPJamsostek dan Taspen Terkait Program JKK dan JKM Non ASN

Keterangan Gambar : Foto bersama usai pertemuan BP Jamsostek dan PT Taspen di kantor Bupati Keerom.. (Syahriah)


Keerom,Potret.co – Pemerintah Kabupaten Keerom melakukan rapat koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Papua Jayapura dan PT Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) Cabang Jayapura untuk membahas perlindungan bagi non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Bupati Keerom dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Keerom, Edy Y.Buntan yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Keerom, Julito Pereira.

Pertemuan dihadiri oleh Kepala BPJamsostek Cabang Papua Jayapura, Adventus Edison Souhuwat, Kepala PT Taspen Cabang Jayapura, Mulat Budianto, perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Keerom dan perwakilan DPRD Kabupaten Keerom serta sejumlah stakeholder, Jumat (17/01/2020).

Kepala BPJamsostek Cabang Papua Jayapura, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 2 menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian”.

Dia melanjutkan, perlindungan dengan program JKK dan JKM bagi tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Keerom yang berjumlah 800 orang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan “pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

"Peraturan tersebut sebagai dasar kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Keerom terkait program JKK dan JKM bagi tenaga kontrak yang merupakan pekerja penerima upah (formal)," jelas Adventus.

Kepala PT Taspen Cabang Jayapura, Mulat Budianto mengatakan, program JKK dan JKM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang diselenggarakan oleh Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang efektif berlaku sejak 01 Juli 2015. Selain ASN, Taspen juga melindungi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K.

Mulat melanjutkan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 99 ayat 1 menyatakan  pada saat peraturan pemerintah ini berlaku pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, perguruan tinggi negeri  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen, tenaga pendidikan dan perguruan tinggi negeri kemudian diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun.

Ketentuan ayat 3  menyatakan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sebagaimana berlaku P3K.  Kemudian dalam penjelasan pasal 96 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai non ASN  dan non P3K antara lain pegawai yang saat ini dikenal sebagai sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

“Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan program perlindungan JKK dan JKM bagi non ASN  dan non P3K dikelola oleh PT Taspen. Berdasarkan peraturan tersebut, maka kami membuat tagihan iuran kepada Pemerintah Kabupaten Keerom,” ucap Mulat.

Kadisnakertrans Kabupaten Keerom, Julito Pereira menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan menyusul adanya tagihan pembayaran iuran program JKK dan JKM dari PT Taspen untuk non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.

Julito melanjutkan, proses yang telah dilalui sejak tahun 2018 terkait kepesertaan BPJamsostek bagi non ASN dalam hal ini Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan dilanjutkan dengan  penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Keerom dan BPJamsostek yang diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) melalui surat edaran untuk melaporkan jumlah PKWT di masing – masing OPD.

“Dari masing – masing OPD telah memberikan data dengan jumlah tenaga kontrak 800 orang, kemudian sudah dianggarkan Rp250 juta untuk pembayaran iuran pada tahun 2019. Namun pada akhir Desember 2019, kami meminta kepada BPKAD untuk mencairkan anggaran tersebut, namun Kepala BPKAD menyatakan untuk menunda pembayaran iuran karena ada surat tagihan dari Taspen untuk iuran yang sama,” kata Julito.

Julito mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak cair hingga saat ini lantaran telah melewati tahun anggaran, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom memerintahkan untuk dilakukan rapat koordinasi membahas JKK dan JKM program dari BPJamsostek dan Taspen.

Asisten II Setda Kabupaten Keerom, Edy Y. Buntan mengatakan,  hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada Bupati Keerom.

“Kita sudah buat laporan, segera kami sampaikan kepada Bupati, nanti Bupati yang akan memutuskan mengenai iuran JKK dan JKM apakah dibayarkan ke BPJamsostek atau PT Taspen,” ucapnya. (Syahriah)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment