Ini Hasil Pleno DAP XIV Papua 2019

By Admin 13 Agu 2019, 18:56:09 WIB DAERAH
Ini Hasil Pleno DAP XIV Papua 2019

Keterangan Gambar : Rilis DAP Papua atas hasil rapat Pleno DAP XIV PAPUA 2019


Potret.co, Jayapura - Pleno Dewan Adat Papua (DAP) yang berlangsung pada tanggal 07 sampai 09 Agustus 2019 di jayapura. Pleno ini adalah forum pengambilan keputusan dibawah sidang Dewan Adat Papua.

Dalam Pleno ke XIV DAP ini telah dihasilkan sepuluh ketetapan yang berkaitan dengan program kerja dewan adat papua.

Adapun pokok- pokok pernyataan pleno ke XIV Dewan Adat Papua diantaranya,

1. Pleno XIV DAP menyatakan bahwa pemberian izin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah demi kepentingan negara demi kepentingan negara kepada para pengusaha telah berdampak pada terjadinya konflik kepemilikan tanah adat, hilangnya kontrol masyarakat adat atas tanah adat, hilangnya ruang kelola dan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam, kemiskinan serta semakin meningkatnya beban perempuan dan anak., Selain itu pemberian izin ini telah Berdampak pada deforestasi dan perubahan iklim yang merupakan masalah Global regional dan nasional yang harus ditangani segera. Hal mana yang bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan komitmen internasional dari negara Indonesia. 

2. Atas konflik Nduga Pleno XIV DAP menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa manusia, harta benda dan terjadinya pengungsian dalam jumlah besar. Pleno XIV DAP juga sangat prihatin karena anak-anak sulit memperoleh pelayanan pendidikan di pengungsian demikian pula para pengungsi sulit memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan ekonomi. 

3. Pleno XIV DAP membahas secara mendalam dan menyatakan keprihatinan atas masalah depopulasi masyarakat adat Papua, penyebabnya adalah semakin meningkatnya prevalensi HIV AIDS, melaria, dan TB, meningkatnya angka kematian dan menurunnya angka kelahiran, kemandulan pada ibu dan kematian akibat sebab-sebab lainnya. Selain itu hal ini diperburuk juga oleh kecenderungan keluarga-keluarga Papua untuk memiliki anak dengan jumlah rata-rata 2 orang.

4. Pleno XIV DAP menyatakan bahwa pemerintah tidak melaksanakan upaya pengendalian penduduk migran ke tanah Papua yang telah berdampak pada proses marginalisasi dan semakin sulitnya masyarakat adat Papua memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pelayanan pembangunan lainnya. 

5. Pleno XIV DAP menyatakan bahwa PemİIu 2019 tidak mewakili kepentingan masyarakat adat Papua, ditunjukkan dengan komposisi keanggotaan parlemen yang didominasi oleh masyarakat non-Papua. Pemilu 2019 juga merupakan suatu kejahatan dan ketidakadilan politik karena mengingkari hak masyarakiit adat Papua untuk duduk di parlemen, sebagaimana diamanatkan oleh UU Otsus Papua. Hasİl Pemilu 2019 juga melawan prinsip Kebhinekaan di Indonesia. Pertambahan penduduk migran di Tanah Papua juga menjadi penyebab. Akibatmya, kebijakan dan program yang akan dihasilkan di waktu mendatang tidak akan berpihak kepada masyarakat adat Papua.

6. Pleno XIV DAP menyatakan bahwa jabatan Bupatİ/Wakİl Bupati serta Walİkota/Wakİl Walikota merupakan hak politik rakyat Papua yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Hilangnya hak politik masyarakat adat Papua di eksekutif dan ditambah dengan hilangnya hak politik masyarakat adat Papua di legistlatif (lihat angka 5 di atas) menunjukkan bahwa Negara tidak konsisten dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

7. Pleno XIV DAP memandang bahwa belum tersedia sistem penyiapan dan rekrutmen yang memadai bagi generasi muda Papua untuk diterima di Akademi Militer, Akademi Kepolisian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan pendidikan kedinasan lainnya. Hal ini berdampak pada kaderisasi dan promosİ anak-anak adat Papua di birokrasi, maupun posisi profesi lainnya.

8. Pleno XIV DAP menyatakan bahwa Otonomi Khusus Papua sebagai win win solution harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah di dalam suatu forum yang representatif di mana masyarakat adat Papua dapat memberikan evaluasinya terhadap pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sekaligus menindaklanjuti hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonegia (PGI) Tahun 2018 di Sorong. Hasil konferensi tersebut telah diserahkan oleh PGI kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment