Ini 10 Arah Kebijakan PSDD Tahap VIII dan Relaksasi Kontekstual Tahap III di Papua

By Admin 04 Jul 2020, 17:26:10 WIB PAPUA
Ini 10 Arah Kebijakan PSDD Tahap VIII dan Relaksasi Kontekstual Tahap III di Papua

Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. (Foto : Istimewa)


Jayapura, Potret.co – Pemerintah Provinsi memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 mulai 4-31 Juli 2020 atau berlaku selama 28 hari (dua kali masa inkubasi).

Perpanjangan masa Tanggap Darurat tersebut salah satu dari 10 arah kebijakan Pembatasan Sosial Diperketat dan Diperluas (PSDD) tahap VIII dan relaksasi kontekstual tahap III yang disepakati dalam rapat secara virtual antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (3/7/2020). 

Berikut 10 arah kebijakan PSDD Tahap VIII dan Relaksasi Kontekstual Tahap III :

1. Mengutamakan dan meprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua dengan titik berat pada penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-19 berbasis masyarakat.

2. Kebikan tahap VIII bertemakan Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) : adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 kontekstual Papua.

3. Memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 berlaku selama 28 hari (dua kali masa inkubasi) mulai tanggal 4 Juli sampai 31 Juli 2020.

4. Masing-masing Bupati/Walikota dan atau asosiasi Bupati/Walikota di 5 wilayah adat bertanggung jawab sebagai pengendali dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing serta Pemerintah Provinsi Papua mendukung penanganan Covid-19 di kabupaten/kota secara selektif.

5. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan kerjasama lintas sektor Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat dalam penanganan Covid-19.

6. Penguatan dan kemandirian masyarakat, dengan membangun potensi dan keunggulan masyarakat, saling membantu dan gotong royong melalui pembentukan Kampung Tangguh dan RT/RW Tangguh Covid-19 yang menjadi basis pemutusan mata rantai penularan Covid-19.

7. Mengefektifkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan umum.

8. Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit mitra wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi pelayanan umum/pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

9. Pemerintah Provinsi Papua mendukung peningkatan fungsi Rumah Sakit antara lain Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebutuhan air bersih, peningkatan daya listrik, peralatan test PCR dan fasilitas kesehatan lainnya serta memastikan pemenuhan tenaga medis baik jumlah maupun keahlian yang dibutuhkan serta pemberian insentif dan akomodasi bagi seluruh tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

10. Mengoptimalkan fasilitas laboratorium/klinik swasta pemeriksaan Rapid Test. (Redaksi)



 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video