Gugatan di Tolak di MK, NFRPB Akan ke Pasifik Island Forum

By Admin 30 Jan 2020, 19:05:06 WIB DAERAH
Gugatan di Tolak di MK, NFRPB Akan ke Pasifik Island Forum

Keterangan Gambar : Forkorus Yoboisembut bersama anggota NRFPB dan Pengacara


Potret.co, Jayapura - Gugatan Pasal makar atau yudicial review yang diajukan oleh pihak Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB )ke Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia di tolak.

Hal ini disampaikan Forkorus Yaboisembut Presiden NFRPB di Abepura, Rabu (29/1/2020).

Dikatakan, penolakan atas gugatan materi Makar oleh MK tersebut berdasar atas tiga alasan pokok, yakni pertama soal pokok materinya, kedua dari sistimatika dan ketiga tidak berada dalam wewenang Mahkamah Konstitusi.

"Itu yang saya tangkap tadi kesimpulannya seperti itu.Banyak UU yang disebutkan jadi saya simpulkan seperti itu. Tiga hal itu yang membuat mereka menganggap tidak bereda di dalam wewenang MK untuk di putuskan sehingga tidak menerima untuk diputuskan,"kata Forkorus.

Meski ditolak MK, bagi NRFPB pengajuan Yudicial Review ke MK adalah sebuah penghormatan, sopan santun kami kepada Mahkamah Konstitusi RI secara khusus dan secara umum kepada pemerintah RI.

"Saya sudah duga bahwa masalah ini bukan wewenangnya MK itu sudah jelas. Tapi ini sebagai sopan santun kami, penghargaan kami sebelum kami melangkah ke Mahkamah Internasional," katanya.

"Kami tau ini tidak bisa diputuskan oleh MK RI. sangat tau sekali. sebagai orang timur kita ini mau melangkah dan kita sama- sama hidup jadi kami buang suara," tambahnya.

Kata dia, sudah enam kali pihaknya menyurat secara politik untuk berunding namun tidak bisa. Dikatakan, pihak NRFPB hendak melangkah membawa kasus tersebut ke ranah internasional, namun diakui tidak elok sebelum bertemu dulu dengan pemerintah RI.

"Jadi bagi kami bersyukur kepada Tuhan dan terimah kasih juga kepada MK RI bisa memberikan ruang ini kami bicara sampai hari ini. Tiga kali sidang, jadi apa yang kami inginkan sudah terpenuhi. Sehingga kami dengan tenang dan rasa gembira bisa melangkah keluar tanpa merasa melangkahi Indonesia. Sehingga saya bisa ke Pasifik sesuai dengan pasal 33 ayat 1 piagam PBB," ujarnya.

Menurutnya, sebelum keluar dua bangsa yang bertikai itu bicara yakni Indonesia dan NRFPB, maka pihaknya seakan sudah dianjurkan untuk menempuh jalur pasifik. Dan pihaknya berharap Indonesia tidak lagi melarangnya. 

"Saya akan melangkah sebagai subjek hukum Presiden NFRPB bukan sebagai warga negara i

Indonesia. Karena saya sudah tidak diterimah disini, maka saya akan melangkah sebagai subjek hukumnya Presiden NFRPB bukan lagi sebagai warga negara Indonesia susuai dengan pasal 33 ayat 1 Piagam PBB,"katanya.

"Kalo tidak bisa saya harus melangkah ke kawasan itu sudah jelas disebutkan. Jadi ini sekaligus saya pamit kepada pemerintah indonesia untuk menujuk ke Pasifik Island Forum (PIF) untuk mendaftar disana sebagai full member atau sebagai associate member ataupun sebagai observer," tambahnya.

Diakuinya jikas pasifik telah memberikan tiga penawaran oleh pasifik. Yakni sebagai anggota Associate Member bisa juga sebagai Observer atau Peninjau. 

"Itu sudah ditawarkan, tapi saya sabar kita bicara dulu dengan Indonesia. Kita ini orang timur punya budaya sopan santun. Kita ini orang adat tau adat. saya harus bicara dulu dengan Indonesia kalo tidak bisa mari kita bicara di para - para umum," katanya.

Langkah selanjutnya ke Pasifik Island Forum 

,semua dokumen terkait NRFPB telah dikirim kesana. Presiden Indonesia dan MK sudah terima, dan ini transfaransi kita.

"Saya orangnya terbuka, mau bicara terbuka . Jadi setelah Pasifik kita kan melakukan ke badan - badan PBB yang berkompoten itu langkah ke tiga. Langkah pertama ini sudah dengan Indonesia. Langkah ke dua kepasifik karena kami kawasan pasifik. Kami orang pasifik orang melanesia jadi ada dikawasan pasifik. Saya bukan rumpun Asia, saya rumpun Melanesia maka saya punya rumah ada di PIK,"ucapnya.

Menurutnya, pihak NRFPB akan merapat ke PIF dulu sebelum ke PBB yang berkompoten untuk menangani masalah ini. Masalah aneksasi kata dia, adalah sengketa aneksasi sehingga Tentara- Polisi Indonesia hingga jatuhnya korban jiwa dari Orang Asli Papua.

"Masalahnya itu aneksasi lewat perjanjian dan aneksasi lewat kekerasan militer dari tahun 1964 sampai sekarang. Aneksasi luar perjanjian new york itu dari 15 Agustus 1962 sampai dengan 1 mei 1963 itu lewat traktat perjanjian. Tapi setelah traktat masih dilanjutkan lagi 1964 sampai sekarang masih ada operasi militer sekarang. Orang papua ditangkap, orang papua berteriak merdeka ini mereka tidak terima dianeksasi oleh indonesia,"katanya. 

"Indonesia bilang integrasi tapi orang Papua tidak terima, kami punya negara kenapa Soekarno bubarkan. Masalah pokoknya disini,"sambungnya.

Dikatakan, dengan Yuducial Review ke MK atas pasal Makar yang kemudian ditolak tersebut, pihaknya meminta pemerintah tidak lagi melakukan penangkapan-penangkapan terhadap OAP, karena soal pasal tersebut .asih akan dilanjutkan ke Mahkamah Internasional.

"Oleh karena itu saya ijin pemerintah indonesia tidak boleh lagi menangkap - nagkap orang papua. Kami akan selesaikan di Mahkamah internasional atau di dewan keamanan PBB atau di Majelis umum setelah PIF,"ujarnya.

Sementara itu, Yansen Monim Selaku Penasehat Hukum NFRPB mengungkapkan, Pokok persoalan antara Papua dan Indonesia adalah sengketa sebuah status hukum yang belum selesai belum final di bicarakan menyangkut status hukum Papua.

Kebanyakan hanya berbicara dari perspektif politik makanya tidak bisa selesai. Atas itu pihaknya mendorong lewat ranah hukum, sehingga fakta - faktanya bisa di buktikan.

"Kalo dari sistimatika betul kita tidak terlalu membahas tentang pasal - pasal dari KUHP. Pasal KUHP sebenarnya kita tidak bahas kita hanya bicara dari sisi KUHPnya secara umum sebenarnya itu peninggalan dari Netherland," katanya. (Surya/min).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment