Elsham Papua : Potret Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Masih Sama Tahun Sebelumnya.

By Admin 25 Des 2019, 18:42:55 WIB HUKUM
Elsham Papua : Potret Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Masih Sama Tahun Sebelumnya.

Keterangan Gambar : Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham Papua) Pdt. Matheus Adadikam saat memberikan keterangan pers


Potret.Co, Jayapura - Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham Papua) Pdt. Matheus Adadikam mengungkapkan potret Hak Asasi Manusia di tahun 2019 masih seperti tahun sebelumnya yang berkaitan batasan-batasan terhadap warga Negara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

 

Menurut dia, Pemerintah bahkan memperkuat batasan-batasan tersebut dengan mengeluarkan Maklumat Kapolda Papua tahun 2019 tentang Menjaga keamanan dan ketertiban umum dan mempertegasnya dengan menangkap dan menahan sejumlah massa demonstrasi dan proses hukum hingga tingkat peradilan di pengadilan negeri. 

 

"Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur KUHAP dan berujung pada kriminalisasi pasal - pasal Tindak Pidana dalam KUHP,"katanya, saat ditemui di Kantor Elsham Papua, Senin (23/12/2019).

 

Dikatakan, Pembatasan aksi massa, penangkapan dan penahanan terhadap demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di kota dan kabupaten di Provinsi Papua, di Kota Jayapura, Kabupaten Deiyai, Wamena, Merauke, Timika dan di Provinsi Papua Barat, seperti Manokwari, Sorong, Fakfak. 

 

"Demonstrasi di kota Jayapura berlangsung dengan damai, namun terindikasi ada tangan-tangan tersembunyi yang telah memanfaatkan situasi dan kondisi aksi massa dengan melakukan pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan," jelasnya.

 

Di Wamena demonstrasi massa yang terdiri dari siswa sekolah menengah yang dipicu oleh isu hoax tentang Rasis juga demikian, ada tangan-tangan tersembunyi dan mereka bahkan telah terprovokasi melakukan pengrusakan dan terlibat pertikaian dengan warga Non Papua. 

 

Kata dia, aksi ini bahkan melibat makin banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan memperkeruh kota Wamena karena pertikaian itu dan isu lain dari kota Jayapura. Sudut-sudut lain kota Wamena menunjukan tindakan pembakaran bukan dilakukan para siswa-siswa sekolah menengah.

 

Sebaliknya kelompok yang menamakan diri Kelompok Nusantara mempersenjatai diri telah melakukan razia dan penyerangan terhadap warga Papua asal Pegunungan Tengah Papua dan pemukiman-pemukimannya. 

 

"Aparat Kepolisian yang berada dekat sekitar tidak melakukan tindakan pencegahan, bahkan terkesan membiarkan, termasuk membiarkan pembakaran-pembakaran yang telah terjadi," katanya.

 

Sementara bagunan Ruko yang terbakar di Homhom, Wamena hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari Polsek Hom hom. Razia dan penyerangan oleh Kelompok Nusantara di kota Jayapura telah menyebabkan Michael Kareth dan Evert Mofu meninggal dunia dan Polri belum melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

 

Menurut ELSHAM “telah terjadi pengalihan isu dari rasisme kepada separatisme untuk membungkam gerakan sosial dan keadilan di masyarakat”. Itu terbukti ada tersangka yang dikenakan pasal makar (pasal 106 KUHP). 

 

Aparat keamanan juga melanggar HAM karena membiarkan kelompok-kelompok masyarakat bertikai dan membiarkan demonstrasi menjadi anarkis. 

 

ELSHAM Papua meminta agar Pemerintah dalam hal ini institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim yang mengadili setiap kasus/perkara yang sedang berjalan agar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dalam tatanan sistem hukum di Indonesia dengan mengedepankan sistem peradilan yang terinstegrasi dan melupakan ego sektoral kepada seluruh tersangka, terdakwa dalam kasus yang terjadi dari Agustus hingga September 2019

 

ELSHAM di kesempatan ini mengingatkan sejumlah pihak: TNI, Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berkaitan dengan konflik yang saat ini terjadi di kabupaten Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika, dan Fakfak agar mengidentifikasi sasaran dengan jelas sebelum melakukan penyergapan-penyergapan agar tidak menyasar pada penduduk sipil yang tidak bersalah. Pengiriman pasukan yang berlebihan ke daerah – daerah sejak Agustus sampai dengan saat ini. 

 

Koalisi Advokasi mencatat bahwa sejak Agustus hingga September 2019 Polda Papua telah menangkap 936 orang 120 orang ditahan dan selanjut proses BAP, dan 820 orang dibebaskan, 234 orang meninggal dunia. Dari 120 tahanan yang diproses, 24 orang aktivis mahasiswa dikenakan tuduhan dengan Pasal 106 KUHP atau Pasal Makar. (Surya)


 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment