Dua Lembaga Ini diminta Segera Proses Pelanggaran HAM masa lalu

By Admin 18 Mar 2019, 07:43:58 WIB HUKUM
Dua Lembaga Ini diminta Segera Proses Pelanggaran HAM masa lalu

Keterangan Gambar : Foto bersama usai Seminar Sehari Demokrasi dan HAM di Papua di Aula Kampus USTJ (foto : Suriadi)



Potret.co, Jayapura (Papua) - Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat itu dua institusi yang berwenang. Institusi Komnas HAM untuk melakukan proses penyelidikan dan institusi Kejaksaan Agung untuk penyidikan.

Dikatakan, dua hal yang paling mungkin dua kasus yaitu kasus Wasior 2001 dan kasus Wamena 2003. Ini bukan kita mengabaikan kasus pelanggaran yang lain. Tapi yang sudah lebih mungkin untuk di proses karena tahapanya sudah lewat, sudah mulai berjalan.

"Jadi  mendesak kejaksaan agung untuk memulai proses penyidikan. Kita tidak bisa tunggu Komnas serahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan kembalikan ke Komnas," kata Latifa Anum Siregar, belum lama ini, ditemui usai memberikan materi dalam Seminar Sehari Demokrasi dan HAM di Papua Hari Ini. Di Aula Kampus USTJ, Sabtu lalu.

Menurutnya, Kejaksaan Agung harus sudah mulai melakukan penyidikan. sambil kasus - kasus pelanggaran HAM lainya di proses sesuai dengan tahapanya.

"Misalnya Kasus Nabire 2014 harus mulai di kerjakan oleh Komnas HAM dan kasus lainya,"jelasnya.

Terkait dengan Kasus Paniai sendiri kita minta waktu itu Presiden Jokowi untuk bersikap tegas karena kasus itu terjadi di masa pemerintahanya.

"Jadi sebelum Presiden Jokowi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dia harus tunjukan Komitmenya di bawah kekuasanya dia bisa menyelesaikan. Sehingga membangun kepercayaan kepada masyarakat pemerintah juga lebih dihargai di masyarakat," katanya.

Ini indikator atau uji coba kalau kasus 2014 diera pemerintahanya saja beliau tidak bisa selesaikan. Bagaimana mungkin beliau bisa menekan penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM di luar pemerintahanya. Kemudian setelah tidak ada penyelesaian sampai sekarang.

Satu lagi yang perlu kita lihat. Coba perhatikan Pidato Presiden 16 Agustus 2015 - 2016, itu Pak Presiden masih bicara soal pelanggaran HAM di Papua.

"2016 beliau masih bicara soal pelanggaran HAM di Papua, tapi 2017 sudah tidak ada konteks penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dalam pidato kenegaraan 16 April. Yang ada hanya BBM satu harga di Papua, pembangunan infrastruktur tapi tidak bicara tentang penyelesaian pelanggaram HAM di Papua," katanya. (Surya).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment