Dianggap Sebagai Dalang, Pemuda Minta Kelompok Oligarki Stop Bermain Isu Papua

By Admin 11 Des 2019, 11:49:45 WIB POLITIK
Dianggap Sebagai Dalang, Pemuda Minta Kelompok Oligarki Stop Bermain Isu Papua

Keterangan Gambar : ketua umum Ampera Stenly Salamahu Sayuri saat memberikan keterangan pers Selasa malam


Potret.co, Jayapura - Alianasi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Univeraitas Cenderawasih, pemuda Seireri, Pemuda Nabire, dan Pemuda Biak Numfor menggelar aksi bakar lilin dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke -71,  Selasa (10/12) malam.

Stenly Salamahu Sayuri, ketua umum Ampera meyebut tema aksi adalah menolak kepentingan kelompok oligarki demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di atas tanah Papua.


Kelompok oligarki disebut-sebut menjadi dalang berbagai persoalan di Papua. Bermain isu-isu sensistif hingga menutup persoalan utama yakni ketimpangan implementasi Otsus dikalangan akar rumput.


"Masih banyak yang harus diperbaiki. UU Otsus nomor 21 Tahun 2001 masih banyak ketimpangan yang terjadi. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah Papua yang tidak bisa merasakan nikmatnya pendidikan kesehatan dan infrastruktur itu, dan kelompok oligarki bermain untu menutup itu," kata Stenly, Selasa malam.


Menurutnya, isu soal pemekaran, isu soal Ketua DPR yang bukan orang asli Papua dan lainnya, adalah permainan kelompok oligarki yang sengaja mengalihkan isu untuk menutup ketimpangan penderitaan rakyat. Isu -isu dimainkan untuk membuat publik lupa akan kondisi hak asasi manusia di akar rumput.


"Ada isu pemekaran, isu ketua DPRD bukan orang asli Papua dan berbagai macam isu yang lain yang merupakan

 

 skenario dari kelompok oligarki yang memiliki kepentingan di atas tanah Papua. Mereka sengaja memainkan isu itu untuk menutub kesalahan atas derita rakyat,"tegasnya.


Dia juga menyebut rancangan Otsus Plus dan menjadi pembahasan pada Prolegnas 2020 juga bagian dari permainan kelompok oligarki di Tanah Papua, dan hanya atas kepentingan kelompok oligarki itu.


"Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami menolak secara tegas rancangan undang-undang otsus plus yang masuk ke dalam prolegnas 2020. Karena itu merupakan bagian dari kepentingan oligarki diatas tanah Papua. RUU otsus plus plus tidak lahir dari rakyat Papua otsus plus lahir di kalangan elit politik, lalu kemudian didorong ke Jakarta untuk disahkan di DPR RI RI, untuk kepentingannya dia, bukan rakyat," ucapnya.


Yance Airai, selaku DPM FISIP Uncen, dalam kesempatan itu menolak cara main elite politik Papua yang memaknai hari HAM untuk keoentingan politiknya di Jakarta. Ia juga meminta penuntasan kasus pelanggaran HAM yangt di Papua, yang seolah dilupakan.


"Kami meminta kepada pemerintah daerah Papua untuk segera melihat kembali pelanggaran HAM dan menuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Papua, karena HAM bukan hanya sekedar milik kita orang Papua tapi HAM merupakan milik kita bersama. Semuan kasus-kasus itu harus diselesaikan," ucapnya.


Edwardo Rumatrai, perwakilan Pemuda Adat Nabire tegas menyoroti kasus korupsi dana Otsus Papua.


"Anggaran otonomi khusus sejak tahun 2001 sampai sekarang Perlu dilaksanakan evaluasi. Agar kita tahu kepentingan besar apa yang dimainkan dibalik Otsus tersebut," tegasnya.


"Oknum penyeleweng dana Otsus itu harus ditangkap dan diadili. Masyarakat juga harus proaktif mendukung. Karena oknum-oknum itu sesungguhnya telah menipu rakyat. Dana trilyunan tapi kesehatan, pendidikan kita di pedalaman sangat miris. Jangan diam," tutupnya. (surya)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video