DAP Tolak Pengukuhan Jhon Banua Sebagai Anak Adat

By Admin 23 Sep 2019, 05:07:01 WIB POLITIK
DAP Tolak Pengukuhan Jhon Banua Sebagai Anak Adat

Keterangan Gambar : Ketua tim asistensi Dewan Adat Daerah Yapen Waropen, Benyamin Kamarea (kiri) dan Kepala kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray (kanan) saat memberikan keterangan persnya tentang pengukuhan Jhony Banua/ Jhoni Rouw sebagai anak adat suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Adat Saireri. (Foto: Theresia Paganggi)


Potret.co, Jayapura – Dewan Adat Daerah Yapen Waropen  dengan tegas menolak  dan tidak mengakui pengukuhan Jhony Banua/ Jhoni Rouw sebagai anak adat suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Adat Saireri. 

Penolakan ini didasarkan kerena yang bersangkutan tidak memiliki pancaran darah dengan orang asli Papua  serta Mata Rumah atau Karet pada tataran VII Suku di daerah Yapen wilyah II adat Saereri.

Ketua tim asistensi Dewan Adat Daerah Yapen Waropen, Benyamin Kamarea menjelaskan, pada pleno VIII Sidang Dewan Adat Papua telah menetapkan tiga bentuk pemberian gelar adat yaitu, Penobatan, Penghormatan dan pelantikan. 

Penobatan hanya diberikan kepada pimpinan adat yakni kepala suku/Ondoafi, penghormatan hanya diberikan kepada orang Non Papua yang berjasa dan pelantikan hanya dilakukan oleh suku yang melakukan pelantikan tanpa adanya intervensi dari Dewan Adat Papua (DAP) Pusat hingga Daerah. 

“Pengangkatan menjadi anak adat Papua, sudah menjadi kewenangan atau otoritas di tingkat suku atau Keret dan sesuai dengan aturan dan norma adat di wilayah tesebut. DAP hanya bersifat memfasilitasi untuk mengklarifikasi atau memfasilitasi sidang adat,” jelas Benyamin Kamarea di Kantor Dewan Adat Papua, 21 September lalu.

Untuk proses pengukuhan atau penobatan Jhon Banua sebagai anak adat suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Adat Saireri, lanjut Benyamin, sangatlah bertentangan dengan norma dan adat yang ada di wilayah II adat Seireri. Penobatan dilakukan, diterima dan diakui bukan karena persoalan materi. Namun, persoalan pancaran darah atau silsilah dalam Mata Rumah atau Keret (suku). Ini merupakan dasar untuk melakukan pengukuhan atau penobatan terhadap seseorang dalam ranah Adat Papua.

“Pengukuhan Jhoni Banua tidak bisa di terima karena tidak memiliki pancaran darah  dan ini sangat bertentangan dengan norma adat yang ada di wilayah II adat Seireri. Selain itu, yang bersangkutan  bukan masyarakat adat bahkan tidak tinggal di Kepulauan Yapen. Ini yang tidak bisa diterima dan pengukuhan ini tidak sah,” tegas Benyamin

Kepala kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray,  DAP menduga  pengukuhan Jhon Banua sebagai anak adat ini terselip kepentingan-kepentingan pribadi. Pasalnya, Jhon  Banua adalah salah satu kandidat dalam perebutan calon ketua Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRP) tahun 2019-2024 dari Partai Nasdem. Dan kebijakan pimpinan Partai Nasdem agar menempatkan Orang Asli Papua untuk dapat menempati  posisi jabatan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada hak-hak OAP serta implementasi Otsus Papua. 

“Untuk bisa menjadi anggota DPR pasti seseorang akan meminta dukungan dari mana-mana, itu yang membuat orang mulai mencari identitasnya sebagai OAP dengan meminta pengakukan sebagai anak adat. Ini tidak benar untuk dilakukan,” ujarnya

Dirinya memintah kepada Majelis Rakyat Papua, Gubernur Papua, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua serta semua pihak agar setiap Kepala Suku / Pimpinan Adat di Tanah Papua pada otoritas adat masing-masing tidak menggadaikan / menjual Hak Kesulungan dan hak Adat kepada orang lain untuk kepentingan Politik dan Uang. 

“Jika dia diterima sebagai masyarakat Papua kita tidak permasalahkan, namun untuk anak adat kami dengan tegas menolak,” tutup Ferdinand (TFP)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment