BPIP : Toleransi Ekonomi menjadi Tantangan Indonesia

By Admin 10 Des 2019, 16:08:17 WIB NASIONAL
BPIP : Toleransi Ekonomi menjadi Tantangan Indonesia

Keterangan Gambar : Diskusi bertema " Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang lebih maju


Jakarta, Potret.co  - Bangsa Indonesia wajib bersyukur dianugerahi kelebihan yang berlimpah. Tak hanya alam, agama, ras juga budaya. Dalam keberagaman itu Indonesia masih utuh.

Demikian diungkapkan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) KH. Said Aqil Siradj dalam diskusi bertema "Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju" di Jakarta, Selasa (10/12/2019). 

"Keutuhan itu karena kita memiliki ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu jika dihayati semestinya menjadi perekat kita semua. Sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia damai, toleran, dan maju bisa terwujud," kata Said Aqil Siradj melalui siaran pers.

Menurut Ketua Umum PBNU ini, tantangan Indonesia saat ini dan ke depan bukan hanya toleransi soal agama tapi juga masalah ekonomi. "Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana," katanya.

Ia bercerita pernah merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk di sekitar daerah pertambangan. "Bayangkan itu mereka hidup di sekitar daerah tambang tapi miskin," ujarnya.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, lanjutnya, kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikalisme
"Para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil," ucapnya.

Dewan Pengarah Sudhamek berharap ke depan pemerintah menelorkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong tumbuhnya UMKM. Sebab, kata dia, UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. “Meski kecil tapi usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja,” ujarnya.

Menurut Try Sutrisno, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mestinya menjadi pegangan Indonesia. Pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai-nilai universal itu ke dalam lima Pancasila mulai sikap toleran hingga kerjasama. “Sayangnya saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsa. Ini tantangan yang harus kita atasi,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan adanya BPIP ini menjadi momentum yang bagus untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Sehingga semua harapan tentang Indonesia maju, berkeadilan, toleran bisa segera terwujud. Rugi besar kalau kita ini mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” kata Ahmad.

Lebih lanjut, agar nilai-nilai Pancasila ini tak terabaikan, DPR berencana memperkuat posisi BPIP ini melalui Undang-undang, bukan peraturan presiden. Harapannya, dengan adanya Undang-undang tentang BPIP, percepatan membumikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda bisa terlaksana segera. 

“Kalau kita punya pemahaman yang sama, Insya Allah persoalan yang kita hadapi akan selesai,” ujarnya.

Staf Khusus Dewan Pengarah Beni Susetyo sepakat dengan Doli, pembumian nilai-nilai Pancasila ke generasi muda sesuai dengan harapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Presidential Lecture pekan lalu. Metode penyampaian ke generasi muda ini harus disampaikan dengan kekinian agar nilai-nilai Pancasila itu bisa merasuk. “Kita bisa gunakan semua platform teknologi digital,” ujarnya.

Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, anggota Dewan Pengarah Andres Anangguru Yewangoe, Sudhamek Agoeng Widodo, dan Ketua Komisi II DPR Ahmadi Doli Kurnia. (Syahriah)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment