Gelapkan Pajak, Direktur BPC ditahan Kejari Merauke

By Admin 16 Agu 2019, 15:26:02 WIB HUKUM
Gelapkan Pajak, Direktur BPC ditahan Kejari Merauke

Keterangan Gambar : Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (Kajati) Papua, Heffinur didampingi Plt Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku, Muhammad Ismiransyah dan Asisten tindak pidana khusus,( Aspidsus) Kejati Papua, Lukas Alexander Sinuraya, SH,MH dalam konferensi persnya terkait penggelapan pajak.


Potret.Co, Jayapura- Direktur PT. BPC berinsial, MAS saat ini mendekam disel tahanan, setelah Kejaksaan Negeri Merauke menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau kurun dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2014.

Hal itu dikatakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (Kajati) Papua, Heffinur didampingi Plt Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku, Muhammad Ismiransyah dan Asisten tindak pidana khusus,( Aspidsus) Kejati Papua, Lukas Alexander Sinuraya, SH,MH mengatakan, ditahannya tersangka itu setelah kasusnya dinyatakan lengkap atau
P-21

“Tersangka dan barang bukti telah diserahkan penyidik direktorat jenderal pajak (djp) Papua dan Maluku kepada penuntun umum Kejati Papua dalam hal ini Kejaksaan Negeri Merauke guna menjalani persidangan,” katanya diaula Kejati Papua, Jumat (16/8/2019).

Akibat perbuatan tersangka, terangnya, Negara mengalami kerugian senilai Rp 778.796.242,-  Kasusini merupakan sebuah sejarah sebab baru pertama sekali dengan disertai penahanan tersangka.

“Kasus ini akan membuka bagi kasus pajak lainnya, sehingga tak menutup kemungkinan ada kasus pajak lainnya,” terangnya.

Untuk dakwaan, Kajati menjelaskan, tersangka dijerat pasal 39 ayat 1 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor.28 tahun 2007 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar yang tidak atau kurang dibayar.

“Untuk jaksa yang akan disiapkan dalam persidangan berjumlah 2 orang mengingat kasusnya bersifat biasa saja. Sidangnya, masih akan membuat dakwaan kemudian dilimpahkan kepada pengadilan. Tapi, kalau bisa kasus ini harus sudah disidangkan seminggu kedepan,” jelasnya.

Sementara itu, didampingi Plt Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku,Muhammad Ismiransyah mengungkapkan, terungkapnya kasus ini setelah tim penyidik kami melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

“Pada awalnya kami melakukan himbauan dulu kepada tersangka, bila tetap tidak mengindahkannya maka apa yang dilakukannya maka mulai tahap pemeriksaan dan diselidiki. Setelah tahap penyelidikan kemudian berkasnya dinyatakan P-21 dan artinya, tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Merauke,” ungkapnya.(vito)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment