AMPERA Papua Minta Pemerintah Tindak Propaganda Asing di Papua.

By Admin 05 Des 2019, 18:14:29 WIB NASIONAL
AMPERA Papua Minta Pemerintah Tindak Propaganda Asing di Papua.

Keterangan Gambar : Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua saat memberikan keterangan pers di salah satu kafe di Kota Jayapura


Potret.co, Jayapura - Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua meminta Pemerintah Indonesia berani mengambil sikap tegas untuk melawan segala bentuk tindakan pihak asing yang bertujuan merongrong Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Demikian disampaikan Stenly Salamahu Sayuri Ketua Umum Ampera Papua saat menggelar jumpa pers di jayapura, Rabu (4/12/2019).

 

Selain pihak asing, ada juga kelompok oligarki di Papua yang turut memanfaatkan isu referendum.

 

"Negara harus serius dan negara harus mengambil sikap untuk melawan segala macam bentuk tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pihak - pihak asing yang mau merongrong kedaulatan NKRI," kata Stenly.

 

Pihaknya menyayangkan pengibaran Bendera Bintang Kejora jelang momen 1 Desember 2019 di gedung Balai Kota Leichhardt Sydney.

 

"Australia tidak menghargai dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga komitmen Australia dalam mendukung kedaulatan NKRI patut dipertanyakan," ujarnya.

 

Menurutnya, Negara harus serius dalam menyelesaikan persoalan Papua terutama menyangkut isu referendum. Karena, Isu tersebut akan terus menjadi bargaining dalam memuluskan kepentingan Investasi Asing di Papua. 

 

"Isu referendum tidak hanya dilakukan oleh pihak Asing. Kelompok Oligarki di Papua juga turut memanfaatkan Isu tersebut untuk kepentingan kekuasaan dan uang," ucapnya.

 

Selain itu, negara harus bergerak cepat jangan sampai kemudian besok di tahun 2021 pasca otsus berakhir, anggaran otonomi khusus berakhir akan muncul dua opsi ke permukaan yaitu isu referendum dan juga rekonstruksi UU otonomi khusus.

 

Kata dia, isu referendum ini menurut kami selalu digunakan untuk kepentingan kekuasaan di papua dan juga uang. Kita tau dan itu bukan barang baru bagi kami bahwa memang seringkali ada indikasi korupsi isu referendum sering digunakan untuk menjadi tameng sehingga tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak KPK dan yang lain. 

 

" Ini yang perlu menjadi keseriusan negara untuk penanganan persoalan ini.Sehingga jangan sampai kedepan isu referendum terus digunakan untuk bargaining untuk memuluskan kepentingan - kepentingan kelompok oligarki di papua,"katanya. (Surya/Ash).


 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment

Loading....



Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video