Potret.Co, Jayapura - Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua meminta DPRP aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Hal ini disampikan ketua Umum Ampera Papua, Stenly Salamahu Sayuri di Jayapura, Jumat, (8/11/2019).

Menurut Stenly, dengan mencermati dinamika sistem pemerintahan di provinsi Papua. kkami yang tergabung dalam Ampera Papua menyoroti lembaga legislatif (DPRP) dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Regulasi, APBD dan Kebijakan Pemerintah Daerah. 

"Selama periode pemerintahan gubernur (Lukas Enembe) dan wakil gubernur (Klemen Tinal) terjadi penyumbatan siklus politik di dalam sistem pemerintahan. Semua kebijakan pemerintah lahir dikalangan elit politik pembuat kebijakan, tanpa didasari dan atau mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua," kata stenly.

Sementara DPRP hanya mengamati dan mensahkan segala bentuk kebijakan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, diharapkan kepada anggota DPRP yang baru agar proaktif dalam mengkritisi dan mengawasi kenerja pemerintahan di provinsi Papua yang tidak pro kepada masyarakat.

"Kebijakan - Kebijakan yang bertentangan dengan regulasi. Terjadi tubrukan aturan ini perlu kemudian di kritisi. Ada penggunaan anggaran yang melampaui batas ini perlu untuk di kritisi,"ucapnya.

Dikatakan, hari ini rakyat papua butuh informasi, butuh kepastian bahwa memang ada persoalan di pemerintah Provinsi Papua. Karena selama kurun waktu 18 tahun UU otonomi khusus di berlakukan di tanah papua belum menunjukan sebuah keberhasilan yang signifikan.

"ini perlu dipertanyakan sejauh mana DPRP melihat persoalan yang ada diatas tanah papua untuk dikritisi minimal teman- teman media ini dilibatkan untuk membuka semua informasi kepublik bahwa ada persoalan di pemerintah provinsi papua yang perlu kemudian untuk di tuntaskan," kata dia.

Pihaknya juga meminta DPRP mengevaluasi otsus ini menurut kami penting untuk dilakukan. Bahwa dalam kurun waktu 18 tahun ini apa yang sudah di capai oleh pemerintah provinsi papua dan apa yang belum dicapai oleh pemerintah provinsi papua dengan jumlah anggaran yang begitu besar. 

"evaluasi itu perlu untuk dilakukan supaya kita tau bahwa ada indikator kegagalan atau kesuksesan dari pada penyelenggaraan otonomi khusus di tanah papua," katanya

Kami dari Ampera papua mendukung untuk dilakukanya evaluasi otsus diatas tanah papua. Tapi tentu dengan evaluasi otsus ini perlu untuk disadari oleh rakyat papua bahwa ini hal yang penting yang harus dilakukan. Jangan kemudian muncul isu- isu baru untuk penolakkan evaluasi otsus. karena ini menyangkut pertanggung jawaban penyelenggaraan pemeeintahan diatas tanah papua.

Diakhir tahun ini ada sidang tutup anggaran tahun 2019. Menurut kami di dalam sidang ini perlu DPR untuk mengkritisi sejauh mana target - target yang ingin dicapai di tahun ini oleh pemerintah provinsi papua itu sudah terlaksana. 

"Jangan DPR menutup diri, menutup mata karena pasca pilkada maupun pasca pileg diatas tanah papua sudah terjadi rekonsiliasi yang dilakukan. Sehingga tidak ada oposisi diluar pemerintahan diatas tanah papua,"tuturnya

"Artinya oposisi ini perlu untuk menjadi kontrol kerja bagi pemerintah di provinsi papua,"kata dai.

Sementara itu, Sekjen ampera, Sundy R. Wayengkau dan Koordinator Politik Strategi dan Taktik (Polstatak) Edwardo Rumatrai mengatakan, legislatif yang baru ini ingat bahwa kalian dipilih oleh rakyat sehingga legislatif di periode ini dalam menjalankan tugasnya ke depan itu harus bisa menempatkan diri sebagai masyarakat.

"Untuk mengevaluasi otsus itu sangat penting untuk melihat sejauh mana hasil yang sudah dicapai," katanya.

Pemerintah provinsi papua harus membuka perumusan darf otsus plus ini ke publik sehingga bahan evalusia otsu plus bisa di kelola dan dicermati oleh masyarakat, sehingga apakah otsus plus ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat Papua atau tidak. (Surya).

Berita Terkait

• 12 Tersangka Perusuh Saat Demo Di Jayapura Diadili0
• DPR Papua Baru Ajak Penyampaian Aspirasi Dengan Diskusi Bukan Demo0
• Sikapi Persoalan Papua, Tokoh Gereja Minta Pejabat Tak Bermuka Dua0
• PCW Warning Penggunaan Dana Desa dan Otsus0
• Belasan Putra Putri Asal Tolikara Berhasil Selesaikan Studi di Institute Teknologi DEL0
• Tim Koalisi Bentuk Posko Pengaduan 0
• PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.0
• Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim0
• Paguyuban Nusantara Dan KNPI Kecam Rasisme0
• 6 Fakultas Di Uncen Tolak Hasil Sidang Pleno Pemilihan BEM dan MPM6

Berita Populer

• PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
• Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
• PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
• Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
• Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
• Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
• Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
• Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
• Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim
• Masyarakat Dan Mahasiswa Papua Barat Minta Polisi Tangkap Dalang Rusuh Bawaslu RI