- BP Jamsostek Papua : Ada 253 Ribu Pekerja Mandiri Belum Terlindungi
- Kepala BI Papua : Inflasi Tahun 2020 Cenderung Meningkat
- HUT ke -42, BP Jamsostek Meningkatkan Manfaat untuk Peserta
- BI Papua Menyiapkan Uang Tunai Rp7,7 Triliun
- Tiga Hal Ini untuk Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua
- Menjadi Sahabat Rakyat, Ini Bentuk Kegiatan Babinsa di Tengah Masyarakat
- AMPERA Papua Minta Pemerintah Tindak Propaganda Asing di Papua.
- Wilayah Adat Sairei dan Tabi tetap satu dalam Provinsi Papua
- DPRD Yapen Tetapkan Perda APBD Pemkab Tahun 2020 dan dua Raperda
- Polisi Santa Semarakkan Perayaan Natal Dan Tahun Baru
Ampera ; Aspirasi Pemekaran Bukti Warga Papua Tak Semua Mau Referendum

Keterangan Gambar : Stenly Salamahu Sayuri Ketua Umum Ampera saat menggelar konfrensi pers di Abepura
Pelayanan Publik Merupakan Hal Mendasar Pemekaran.
Potret.co, Jayapura - Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) Stenly Salamahu mengungkapkan bahwa isu pemekaran itu kita harus lihat dari berbagai Aspek.
Dijelaskan, secara geografis, Papua memiliki luas 421.981 km persegi dan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 3.265.202 Jiwa dan tersebar di pesisir dan pendalaman Papua.
"Masalah Pelayanan Publik merupakan alasan mendasar dimekarkannya wilayah provinsi Papua. Tahun 2003 wilayah Papua dimekarkan menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat,"jelasnya.
Hal tersebut menjadikan Papua Barat lebih berkembang dari Papua terutama di sector pelayanan public dan pemerataaan pembangunan.
"Secara politik, isu pemekaran merupakan bukti penolakan secara tidak langsung terhadap isu referendum di Papua. Oleh sebab itu, isu referendum tidak dapat digeneralisasi sebagai aspirasi rakyat Papua secara umum,"ungkap Stenly di jayapura, Senin (4/11/2019).
Selain itu, pemekaran juga merupakan solusi dalam mendorong akselerasi pembangunan di Papua terutama pembangunan Sumber Daya Manusia.
Mengingat selama kurun waktu 2001 – 2019/18 tahun Otonomi Khusus diberlakukan, pembangunan SDM, jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan khususnya Orang Asli Papua masih mengalami ketimpangan.
"wajar jika ada masyarakat Papua yang ingin menuntut pemekaran/DOB sebagai solusinya," ujarnya. (Surya).
Berita Terkait
- DPR Papua Baru Ajak Penyampaian Aspirasi Dengan Diskusi Bukan Demo0
- HMI Bentuk Tim Peduli Kemanusian Untuk Wamena0
- Klinik Kecantikan Dermaster Luncurkan Terapi Korean Toning Pertama di Jayapura0
- Puluhan Pengungsi Akhirnya Kembali ke Wamena0
- ACT Berangkatkan Ratusan Pengungsi Wamena ke Sumbar0
- Karyawan Bulog Serahkan Bantuan Ke Posko Pengungsi 0
- 25 Paguyuban Komitmen Jaga Kedamaian di Kabupaten Jayapura 0
- Sikapi Situasi Papua, NU Komitmen Kawal Deklarasi Damai0
Berita Populer
- PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
- Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
- PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
- Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
- Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
- Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
- Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
- Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
- Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim
- Masyarakat Dan Mahasiswa Papua Barat Minta Polisi Tangkap Dalang Rusuh Bawaslu RI