AKADEMISI : PERMINTAAN AII BAGIAN DARI TEKANAN UNTUK INDONESIA

By Admin 26 Jan 2019, 00:30:08 WIB DAERAH

Jayapura, - Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Elfira Rumkabu menilai permintaan dari Amnesty Internasional Indonesia (AII) agar tiga aktivis Komiten Nasional Papua Barat (KNPB) dibebaskan dari tuduhan pasal makar merupakan bagian dari tekanan untuk pemerintah masa kini.

"Saya kira ini bagian dari tekanan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal penggunaan pasal makar kepada para aktivis," kata Elvira pada pekan lalu di Kota Jayapura.

Penggunaan pasal makar bagi aktivis pro Papua merdeka, kata dia, seharusnya ditinjau kembali dengan baik karena pasal tersebut kurang relevan dengan era masa kini yang lebih mengedepankan demokrasi, sehingga perlunya dibuka ruang yang baik dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.

"Ini menunjukkan bahwa di Papua adalah masalah demokrasi yang sangat serius. Khususnya masalah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, jadi ini kita kembali ke jaman dulu di mana orang mau bicara dikenakan pasal makar," ujar dosen Hubungan Internasional kampus Uncen itu.

"
Jadi saya pikir harusnya diberikan saja ruang, untuk berekspresi dan saya rasa itu paling penting. Saya pikir di dalamnya seperti itu, maka diluarnya saya pikir ini akan mengganggu Indonesia, meskipun gangguannya tidak tinggi sekali dan tidak direspon oleh negara," sambungnya.

Permintaan dari AII itu, lanjut dia, sudah pasti akan berdampak pada kebijakan pembangunan yang sedang digalakan oleh Presiden Joko Widodo di Papua, dimana mata dunia internasional akan menyorot langsung berbagai kebijakan yang sedang dilakukan, apakah bisa mensehjahterahkan orang Papua atau tidak, terutama dalam hal demokrasi.
 
"AII yang berbicara, ini kan basisnya bukan hanya lokal tapi internasional dan apa yang dilakukan itu, akan membuat media nasional dan internasional melihat Papua. 
Kalau Pak Jokowi berbicara dengan banyaknya infrastruktur dan pembangunan massif di Papua, tapi bagaimana dengan pembangunan manusianya, salah satu adalah kebebasan untuk berekspresi itu," katanya.

Untuk itu, Elvira menyarankan agar pihak terkait dalam hal ini Polda Papua dan jajarannya agar bisa lebih bijak dalam menggunakan pasal makar bagi para aktivis yang menyuarakan demokrasi.

"Solusinya, jika tidak memenuhi pasal makar, seharusnya kepolisian melihat kembali pendekatan mereka dalam menangani tanpa membuat citra instansinya jatuh. Ini bukan hanya kepolisian tapi negara. Karena ini AII yang berbicara," kata Elvira menyarankan.

Sebelumnya, AII meminta agar tiga aktivis politik Papua yang ditahan dengan tuduhan makar dibebaskan

"Menjerat seseorang dengan hukum hanya karena mengekspresikan pandangannya secara damai adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. Harus bisa dibedakan antara mereka yang mengekspresikan pandangan kemerdekaan mereka secara damai dan mereka yang menggunakan kekerasan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

"Ketiga aktivis tersebut dituntut dan ditahan semata-mata karena menggunakan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai. Polisi menjerat mereka secara represif karena merencanakan acara doa bersama,” lanjut Usman.

Dalam satu dekade terakhir, pihak berwenang telah menggunakan pasal ini (106 KUHP) bersama dengan Pasal 110 KUHP, untuk menjerat puluhan aktivis politik pro-kemerdekaan. Kami menganggap mereka tahanan hati nurani yang dipenjara semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai dengan tidak menggunakan kekerasan atau kebencian.

"Organisasi kami tidak mengambil posisi apa pun atas status politik provinsi mana pun di Indonesia, termasuk tuntutan kemerdekaan. Namun, kami menganggap bahwa hak atas kebebasan berekspresi melindungi hak untuk mengadvokasi kemerdekaan atau segala solusi politik lain yang disampaikan secara damai dan tidak melibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan," tambah Usman. (Ian)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment