17 Tahun Otsus Rakyat Papua Harusnya Sejahtera

By Admin 25 Nov 2018, 20:19:31 WIB DAERAH
17 Tahun Otsus Rakyat Papua Harusnya Sejahtera

Keterangan Gambar : 17 Tahun Otsus Rakyat Papua Harusnya Sejahtera


Jayapura, potret.co -- Tepat tanggal 21 November 2018 kemarin, Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berumur 17 tahun. Diusia itu, dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua sudah puluhan triliun. Berdasarkan data Pt. PPMA-Papua, dan Regio Utara FOKER LSM Papua, dari

2002 hingga 2018 telah mencapai Rp.76,22 Triliun. Dana sebesar ini harusnya sudah mampu mensejaterahkan rakyat Papua.

“Dana di atas seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Papua. Sebagai gambaran, Dana Otsus Tahun 2018 yang diterima Pemerintah Prop. Papua sebesar Rp. 5,58 Triliun, yang sebagian alokasi penggunaannya diperuntukkan bagi sektor pendidikan sebesar 30%.” kata Naomi Marasian, Direktur Pt. PPMA-Papua, dan juga selaku Koordinator Regio Utara FOKER LSM Papua, dalam realesenya diterima potret.co, Jumat, 23 November 2018.

Ia mengatakan seharusnya dana otsus untuk pendidikan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Propinsi Papua, namun faktanya  Tahun 2017 angka partisipasi murni (APM) SD yang berumur 7-12 tahun hanya 56%. Ini artinya, hanya 56 anak usia sekolah SD yang masih bersekolah per 100 anak. Demikian juga untuk SMP (13-15 tahun), APM-nya hanya 41% (BPS, 2017). APM ini semakin diperburuk dengan masih tingginya angka buta huruf untuk usia produktif (15-44 tahun), yakni 24,66% pada Tahun 2017 (BPS, 2017). 

“Otsus tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan layanan pendidikan di Papua.” kata Naomi

Demikian pula halnya untuk sektor kesehatan, Tahun 2018, Dana Otsus yang dialokasikan untuk kesehatan sebesar 15% atau Rp. 463.38 Milyar. Dana ini jika ditambah dengan Dana Otsus tahun-tahun sebelumnya, seharusnya bisa memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Papua. 

Namun, Pemerintah Propinsi Papua sendiri mengakui bahwa derajat kesehatan masyarakat Papua masih sangat rendah, khususnya kesehatan Ibu dan anak serta penanggulangan penyakit dan penanggulangan gizi yang sangat buruk. Tewasnya 71 orang di Kabupaten Asmat akibat gizi buruk menggambarkan buruknya layanan kesehatan di tengah meningkatnya Dana Otsus untuk sektor kesehatan setiap tahunnya. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya kedisiplinan tenaga medis yang seringkali tidak berada di tempat penugasannya data Bappeda, Ranwal RPJMD 2018-2023.

Sementara Koordinator TIKI-Jaringan HAM Perempuan Papua, Fientje Jarangga mengatakan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Propinsi Papua mengalokasikan Dana Otsus sebesar 25% atau Rp. 772.30 Milyar untuk Tahun 2018. 

dana Tahun 2018 ini sangat sigfikan dan jika ditambah dengan Dana Otsus tahun-tahun sebelumnya, seharusnya masyarakat di kampung-kampung di Papua yang umumnya bekerja di sektor pertanian yang jumlahnya mencapai  68,5% atau 1.163,328 jiwa data BPS, 2017. bisa lebih berdaya untuk mengembangkan ekonominya. Namun faktanya, dari sebanyak 5.164 kampung di Papua, sebesar 91,06% atau sebanyak 4.702 kampung dikategorikan sebagai kampung tertinggal dari data Bappeda, Ranwal RPJMD 2018-2023.

"fakta ini tidak mengherankan mengingat persentase penduduk miskin di kampung-kampung di Papua mencapai 35,56% data BPS, 2017.” Fientje Jarangga.

Nico Wamafma dari Pt. PPMA menjelaskan, hingga Tahun 2017, termasuk dalam periode Otsus, temuan masyarakat sipil menunjukkan bahwa terdapat 63 izin pertambangan, 19 izin kehutanan, dan 21 izin perkebunan sawit yang izinnya tumpang tindih dengan kawasan lindung (hutan lindung dan kawasan konservasi) dengan luas 1,635,592.36 ha atau 8,32% dari luas total kawasan lindung di Propinsi Papua. Walaupun tidak semua izin-izin tersebut beroperasi di lapangan, namun tumpang tindih izin ini menunjukkan buruknya tata kelola perizinan di Papua. 

“Ini menjadi alasan penting perlunya jeda izin baru atau moratorium kehutanan, pertambangan dan perkebunan, sekaligus mengevaluasi izin-izin yang ada saat ini.” ucapnya. 

Pimpinan Kolektif Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua Wirya Suryadi Edi, mengatakan untuk mengevaluasi dan merefleksikan 17 tahun perjalanan implementasi Otsus di Propinsi Papua harus melibatkan semua pihak.

"Termasuk masyarakat adat dan masyarakat sipil.” ucapnya.

menurutnya, Papua Developmet Forum (PDF) menjadi seperti forum terbatas untuk aparat pemerintah pusat dan propinsi, akademisi, dan mitra pembangunan yang terdiri dari berbagai NGO Internasional, sementara masyarakat adat dan CSO lokal tidak dilibatkan untuk didengarkan pendapatnya. (ham)




Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment