Jayapura, Potret.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berkomitmen melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Universal Health Coverage (UHC) tahun 2021, yang dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Jayapura pada Senin (23/11/2020).

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyampaikan jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS pada saat ditandatanganinya perjanjian ini adalah sejumlah 167.736 jiwa atau 97,94 persen dari total penduduk Kabupaten Jayapura.

"Dan jumlah Peserta awal Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemda dalam Program JKN-KIS adalah sejumlah 8.783 jiwa," terang Bupati.

Bupati mengatakan untuk kedepannya
dalam rangka mewujudkan tercapainya satu data, maka sebaiknya menggunakan data dari BPS.

"Inovasi bahwa distrik mau dijadikan sebagai pusat data kependudukan untuk bertanggung jawab terhadap data yang diberikan dan harus berbasis IT," ucap Bupati.

"Mungkin BPJS Kesehatan bisa membantu distrik-distrik yang dijadikan pilot project terkait adanya penyediaan data secara terpadu di distrik. Dari 19 distrik baru 6 yang rencananya mau dijadikan pilot project ini. Januari 2021 sudah harus jalan," lanjut Bupati.

Agar kedepannya tidak lagi membawa kartu kepesertaan, cukup dengan menyebutkan nama, maka data dan riwayat peserta dengan sendirinya keluar.

"Coba bangun suatu sistem data terpadu. Database sudah ada, tinggal dipadukan saja jadi satu dan diconnectkan saja," ucap Bupati.

Terkait hal tersebut, Bupati memerintahkan kepada Asisten III untuk memfasiltasi keterpaduan data antara data Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, sosial, dan kependudukan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah sangat mengapresiasi atas komitmen Pemkab Jayapura beserta dinas terkait di daerah yang telah ikut berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya di Kabupaten Jayapura.

“Dalam rangka mendukung tercapainya UHC Kabupaten Jayapura di tahun 2021 tidak hanya bertumpu pada pembiayaan jaminan kesehatan tetapi diharapkan dukungan kebijakan Pemda diantaranya kebijakan yang mendorong kepatuhan sektor Badan Usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Djamal.
 

Berita Terkait

• Menag : BSU Bentuk Perhatian Pemerintah Terhadap Perjuangan dan Dedikasi Guru0
• Ini Manfaat Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile yang Baru Diluncurkan0
• Enam dari 14 Tahanan yang Kabur Telah Ditangkap0
• Hotel Horison Kotaraja Siapkan Jaringan Internet Kecepatan 100Mbps0
• Pengiriman Jagung Kering ke Blitar, BI : Pertanian Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Papua0
• Telkomsel Ajak Komunitas Gaming Mengharumkan Nama Bangsa0
• Layanan Contact Center PLN Raih 22 Penghargaan2
• Usai Dilantik, Ini Program Kerja Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan Papua0
• Todat Keerom : Otsus Lanjut Dan Salurkan Ke OAP0
• BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi dan Kemitraan, Ini Tujuannya3

Berita Populer

• Purtier Placenta, Terbukti Sembuhkan Berbagai Penyakit
• PAK WIRANTO DAN PAK MULDOKO, DIMINTA BERPIKIR DENGAN CARA YANG BERBEDA.
• Siapkan Volunteer, Uncen Siap Sukseskan PON 2020 di Papua
• PDAM Jayapura Luncurkan Aplikasi SiPDAM Pintar dan GIS
• Diduga Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino, Pastor John Jonga : Usut Tuntas , Jangan Main - main
• Tuntut Hak, Masyarakat Adat Demo di Bandara Sentani
• Transaksi Gadai Barang di Pegadaian Area Jayapura Tumbuh 1,5 Persen
• Suku Wally Ancam Demo Besar-besaran terkait Stadion Papua Bangkit
• Trauma Aksi Demo Anarkis, Kehadiran ASN Pemkab Jayapura Di Awal Bulan September Tercatat Sedikit
• Koalisi Sahabat Panji Tolak Putusan Hakim