Perbaikan Berkas Gugatan Pasal Negara Federal diterima MK

By Admin 16 Des 2019, 18:30:49 WIB POLITIK
  Perbaikan Berkas Gugatan Pasal Negara Federal diterima MK

Keterangan Gambar : Presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut bersama Kepala Kepolisian NRFPB Elias Ayakeding saat memberikan keterangan pers Senin 16 Desember 2019


Potret.co, Jayapura – Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut menyatakan pihaknya telah melayangkan perbaikan berkas gugatan pasal makar ke Mahkamah  Konstitusi (MK) sejak tanggal 12 Desember 2019 lalu.

 “Surat perbaikan sudah kami layangkan ke MK tanggal 12 Desember sementara jatuh tempo tanggal 16 Desember. Jadi kami sudah duluan melakukan perbaikan,” kata Forkorus Yaboisembut, ditemui di salah satu cafe di Abepura, Senin 16 Desember 2019.

Pihaknya juga meluruskan mengenai penyampaian tentang sidang lanjutan yang diinformasikan  tanggal 16 Desember. Yang benar, kata Forkorus adalah tanggal 16 Desember adalah batas akhir perbaikan berkas gugatan bukan jadwal sidang lanjutan.

“Kami klarifikasi bahwa hari ini bukan tidak jadi sidang tetapi tanggal 16 Desember adalah batas akhir untuk memperbaiki materi. Jadi jatuh tempo tanggal 16 Desember bukan tanggal sidang. Jadi bukan ditunda sidangnya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan setelah tanggal 16 Desember, maka pihak MK akan memutuskan untuk melanjutkan sidang atau tidak. Informasi dari mahkamah seperti itu.

“MK sudah menerima mereka akan mempelajari. Kemudian mereka akan menunjukan sidang di atas tanggal 17 Desember, 18 Desember dan 19 Desember ke atas. Mereka akan memberitahukan kepada kami selanjutnya,” ungkapnya.

Gugatan pasal makar tersebut, kata Forkorus sebagai langkah hukum yang ditempuh untuk menyudahi segala persoalan dan konflik yang terjadi di wilayah Papua.

“Kami mau pendekatan hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Pendekatan keamanan sudah bertahun-tidak menyelesaikan persoalan dan sebab konflik selama ini. Sehingga kami menempuh cara hukum untuk penyelesaian secara damai,” ucapnya.

Pasal makar yang minta untuk diuji di MK adalah pasal 104, pasal 106, pasal 107 dan pasal 108 jo pasal 87 dan pasal 88. Dan undang undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

“Dua undang-undang ini yang kami bawakan untuk diuji dengan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 huruf g itu menyebutkan dalam kalimat terakhir serta melindungi dari rasa takut untuk berbuat dan tidak berbuat yang merupakan hak asasi. ini pasal ini kami mau kaji. Karena waktu kongres saya dengan masyarakat adat itu adalah perbuatan, yang kalau dilihat dari kacamata KUHP itu dianggap sebagai pasal makar.  Tapi setelah dilihat dari kacamata lain dari undang-undang pasal 24, Maka tidak seratus persen makar,” tambah Forkorus. (Surya/Ash)

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar

View all comments

Write a comment